MANOKWARI, Linkpapua.com – Kodam XVIII/Kasuari telah siap dan sudah merencanakan serta menata dengan baik mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pendidikan rekrutmen calon tamtama (catam) TNI Angkatan Darat (AD) lewat program Otsus.

Hal itu disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, saat menghadiri undangan rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Rakor yang dipimpin Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, berlangsung
di lantai 3, Ruang Multi Center Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (11/7/2022).

Pangdam memberikan apresiasi dan terima kasih bahwa program Otsus rekrutmen prajurit khususnya di AD sudah berlangsung lewat tahap pertama, yaitu pada strata bintara.

“Konteks dari catam Otsus ini sudah dibicarakan dan prosesnya sudah berlangsung sejak tahun kemarin sehingga tahun ini kita tinggal merealisasikan saja. Secara fisik saya ke sana pun sudah sehingga inti dari itu bahwa Kementerian Pertahanan dan Angkatan Darat sudah menyetujui kaitan dengan rekrutmen prajurit Tamtama lewat program Otsus,” ucapnya.

Saat kunjungan Panglima TNI Andika Perkasa beberapa waktu lalu, direncanakan 2.000 orang. Akan tetapi, berkaitan dengan kesiapan lembaga pendidikan hasil akhir dengan mempertimbangkan segala sesuatu sehingga dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama sejumlah 500 orang.

“Komposisi pembagian untuk jumlah rekrutmen calon dari 500 orang kita atur sedemikian rupa, untuk seluruh kabupaten atau kota mendapatkan alokasi yang berimbang. Saya berharap ini betul-betul kita gunakan seoptimal mungkin untuk mempersembahkan kesempatan ini bagi masyarakat dalam hal ini anak-anak Papua, bahkan saya perintahkan kepada para Babinsa agar mencari dan merekrut sampai dengan tiap-tiap kampung jadi tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan calon dari setiap Kabupaten atau Kota,” tegas Pangdam.

Sementara, Sekda Papua Barat, Nataniel, dalam sambutannya menyampaikan agenda rapat yang pertama berbicara terkait dukungan pemprov , kabupaten, dan kota di Papua Barat atas kebijakan Menteri Pertahanan RI dalam penyediaan formasi tamtama TNI AD dan calon pegawai negeri sipil bagi putra-putri orang asli Papua (OAP) di Papua Barat.

“Jadi terkait dengan program-program yang dalam waktu dekat ini akan terlaksana, sementara berbicara tentang orang asli Papua. Ini kewenangan pemerintah provinsi , kabupaten, atau kota untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam seleksi-seleksi program baik di TNI Angkatan Darat ataupun juga di kepolisian, tetapi juga pendidikan kedokteran yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ungkap Nataniel. (LP9/Red)