MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Komisi II DPRP Papua Barat Sarlota Matani mendesak Pemprov Papua Barat memperkuat penanganan penyakit menular seperti kusta dan HIV. Penguatan penanganan diminta mencakup deteksi dini, pengobatan, fasilitas kesehatan, hingga pencegahan penularan.
“Banyak anak muda yang kita lihat kurus dan ada luka-luka di kulit. Ini harus disurvei dan ditangani, jangan sampai menular kepada orang lain,” ujar Sarlota saat mengikuti RDP antara Komisi II DPRP Papua Barat bersama Dinkes dan RSUP Papua Barat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Selasa (29/9/2026).
Sarlota meminta Dinkes Papua Barat melakukan survei terhadap kondisi dan sebaran penyakit kusta. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan penyediaan fasilitas khusus jika diperlukan untuk menangani pasien kusta.
“Untuk HIV juga harus ada penanganan yang serius. Masyarakat kadang tidak menyadari bagaimana penularannya, sehingga ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Sarlota juga meminta RSUP Papua Barat memastikan fasilitas kesehatan yang tersedia mampu mendukung pelayanan pasien. Menurutnya, penguatan fasilitas diperlukan agar ketergantungan terhadap rujukan pasien ke luar daerah dapat dikurangi.
Ketersediaan obat turut menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat. Sarlota meminta pemerintah memastikan kebutuhan obat pasien dapat terpenuhi selama menjalani pengobatan.
Sarlota juga menyoroti pembiayaan bagi masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat dari daerah yang jauh membutuhkan perhatian karena harus menanggung biaya tambahan selama menjalani pengobatan.
“Harus ada klasifikasi pembiayaan. Masyarakat yang datang dari jauh, misalnya dari Udanga ke Manado atau Makassar, tentu membutuhkan perhatian karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit,” tuturnya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinkes Papua Barat Thomas O Saghawari mengatakan pihaknya memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi pelayanan dengan rumah sakit. Hal itu dilakukan dalam kerangka KJSU untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara setara.
“Semua pasien diperlakukan sama, tidak melihat status sosial maupun dari mana asalnya. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan sama,” jelasnya.
Thomas menjelaskan rujukan pasien ditentukan berdasarkan kondisi pasien dan kapasitas rumah sakit. Pilihan rujukan dapat diarahkan ke rumah sakit di Jayapura, Makassar, maupun Jakarta sesuai kebutuhan medis pasien.
Dalam proses tersebut, pasien juga mendapat pendampingan ketika harus menjalani pelayanan di luar Papua Barat. Pendampingan diberikan agar pasien tetap memperoleh layanan sesuai kebutuhan medisnya.
Thomas mengatakan persoalan pasien HIV/AIDS atau B20 tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis. Dia menyebut terdapat pasien yang meninggal tanpa didampingi keluarga.
“Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial,” sebutnya.
Thomas menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap aspek sosial dalam penanganan pasien HIV/AIDS. Pelayanan kepada pasien tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga pendampingan ketika pasien menghadapi kondisi tertentu. (LP14/red)
