MANOKWARI, linkpapua.com-Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat menggelar Diskusi Para-para Masyarakat Adat, Kamis (28/10/2021). Salah satu yang menjadi bahasan dalam diskusi ini adalah keberpihakan pada masyarakat adat.
Diskusi mengusung tema Kawal Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Bingkai NKRI Demi Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat.
Ketua LMA Papua Barat Maurids Saiba mengatakan, Papua merupakan daerah yang kental dengan adat dan budaya. Sehingga dalam setiap penyelesaian persoalan melalui adat.
“Seluruh pasal dalam undang-undang Otsus sehingga mengamanatkan pemerintah untuk memposisikan adat dalam segala konteks kebhinekaan, Terutama perlindungan hak masyarakat adat,” katanya.
Ia mengemukakan masih seringnya terjadi benturan kepentingan karena keberpihakan terhadap masyarakat adat masih minim. Hal ini menurut Saiba perlu menjadi perhatian.
Bukan saja kata dia, penting bagi masyarakat adat. Tapi juga semua pemangku kepentingan.
“Sehingga persoalan ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Niko Tike menjelaskan pemerintah menyambut baik kegiatan tersebut karena pemerintah dan masyarakat adat merupakan mitra. Ia berpendapat perlunya dibangun kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat adat.
“Dengan adanya kerja sama maka budaya, bahasa dan toleransi agama dapat terus terjaga,” paparnya.
Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Nyoman Cantiasa, Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Baesara Wael dan Letua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedaida. Usai digelar diskusi dilanjutkan dengan para-para adat yang membahas sejumlah persoalan yang terjadi di Papua Barat saat ini.(LP3/Red)
