MANOKWARI, LinkPapua.id – Pansus LKPJ DPRP Papua Barat menyoroti CT Scan RSUD Papua Barat yang mangkrak hampir setahun dan dana program Papua Barat Sehat (PBS) yang tidak tersalur maksimal. Temuan itu menjadi catatan atas tata kelola pelayanan kesehatan di Papua Barat.
“Akibatnya masyarakat kehilangan hak pelayanan kesehatan selama hampir 10 bulan akibat kekosongan regulasi,” kata Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Agustinus Orocomna saat rapat paripurna masa persidangan II tahun 2026 DPRP Papua Barat di Aston Niu Hotel, Selasa (19/5/2026).
DPRP Papua Barat menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Kesehatan Papua Barat dalam LKPJ Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2025. Dari total pagu anggaran sebesar Rp188,4 miliar, realisasi keuangan hanya mencapai Rp109 miliar atau 57,86 persen.
Sisa anggaran yang tidak terserap mencapai Rp79,4 miliar. Pansus menilai kondisi itu sebagai kegagalan manajerial di tengah tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pansus menemukan CT Scan di RSUD Provinsi Papua Barat tidak beroperasi hampir satu tahun. Alat tersebut mangkrak karena kerusakan baterai senilai sekitar Rp1 miliar yang tidak segera diganti.
Kerusakan juga terjadi pada alat USG rumah sakit dengan estimasi biaya perbaikan sekitar Rp150 juta. Akibat kerusakan alat diagnostik itu, pasien terpaksa dirujuk ke RS Angkatan Laut dan RS Dimara.
Menurut pansus, kondisi tersebut memicu pemborosan anggaran daerah. Biaya rujukan pasien disebut lebih tinggi dibanding tarif klaim yang ditanggung pemerintah daerah.
Di sisi lain, pansus juga menyoroti pelaksanaan program Papua Barat Sehat (PBS). Program jaminan kesehatan komplementer itu memiliki alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar, namun realisasi pembayaran klaim hanya sekitar Rp2 miliar.
Pansus menemukan keterlambatan penerbitan Peraturan Gubernur menjadi penyebab utama program tidak berjalan maksimal. Pergub sebagai dasar hukum operasional baru diterbitkan pada 30 Oktober 2025 sehingga program efektif berjalan hanya dua bulan.
Orocomna mengatakan pembahasan LKPJ dilakukan melalui bedah dokumen, rapat dengar pendapat bersama OPD, hingga peninjauan lapangan. Pansus melakukan tahapan itu untuk memastikan kondisi pelayanan publik secara langsung.
“LKPJ bukan sekadar formalitas administratif tahunan, tetapi instrumen strategis yang merepresentasikan nilai akuntabilitas dan potret kinerja nyata pemerintah daerah,” ujar Orocomna.
Atas temuan itu, DPRP Papua Barat merekomendasikan pemerintah provinsi segera melakukan pergeseran anggaran darurat. Anggaran itu diminta dipakai memperbaiki CT Scan dan alat USG di RSUD Provinsi Papua Barat maksimal dalam 30 hari kerja.
DPRP juga mendesak pembangunan gardu listrik mandiri di kompleks RSUD Provinsi Papua Barat. Gardu itu diminta untuk mengatasi fluktuasi tegangan listrik yang disebut menjadi penyebab kerusakan alat medis bernilai miliaran rupiah.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsuddin Seknun menegaskan pembahasan LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia menyebut pansus telah menemukan sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Catatan ini merupakan bentuk masukan konstruktif yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua Barat,” ucap Seknun. (LP14/red)
