MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Aloysius P Siep meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi ketat perencanaan APBD 2026 demi menjaga uang rakyat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap program kerja pemerintah daerah berjalan sesuai mekanisme dan terhindar dari potensi penyimpangan.

“Sebelum APBD 2026 dan seluruh kegiatan dijalankan, saya minta agar KPK dapat ikut mengecek program-program yang ada. Semua harus berjalan sesuai mekanisme. Jangan sampai ada program yang tidak melalui sistem, tidak tercatat dalam SIPD, tetapi tiba-tiba muncul dan dilaksanakan,” ujar Aloysius kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Aloysius menekankan pengawasan sejak dini sangat krusial sebelum anggaran resmi dijalankan oleh eksekutif. Hal ini dilakukan agar seluruh program yang dibiayai negara sudah melalui prosedur resmi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Ini penting saya sampaikan sebagai tugas dan fungsi pengawasan, supaya tidak ada program yang ‘lompat jendela’ atau muncul di luar prosedur yang semestinya,” tegasnya.

Politisi Papua Barat ini menilai transparansi anggaran menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia tidak ingin adanya kegiatan yang tiba-tiba muncul tanpa proses perencanaan yang sah di tahap awal.

Pelibatan lembaga antirasuah diharapkan menjadi langkah antisipatif untuk menutup celah korupsi di lingkungan pemerintahan. Keterlibatan KPK sejak awal diyakini mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. (LP14/red)