27 C
Manokwari
Sabtu, Februari 7, 2026
27 C
Manokwari

Search for an article

More

    Pemilik Hak Ulayat Datangi DPRK Manokwari, Pertanyakan Progres Perizinan Pertambangan Rakyat

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.id– Sejumlah masyarakat adat dan perwakilan pemilik hak ulayat yang selama ini wilayahnya menjadi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin(PETI) di distrik Wasirawi dan sekitarnya, beraudiens dengan DPRK Manokwari pada Kamis (29/1/2026) di kantor DPRK Manokwari. Kehadiran masyarakat tersebut didampingi oleh Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Papua Barat. Selain itu turut hadir perwakilan dari pemprov Papua Barat dan pemkab Manokwari.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin oleh anggota DPRK Manokwari Haryono.M.K. May.”Kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat serta sudah sejauh mana proses perizinan Pertambangan rakyat itu,”ujar May.

    Perwakilan masyarakat adat yang hadir Yermia Inyomusi dihadapan anggota dewan meminta adanya jaminan dari pemerintah selama proses perizinan tersebut diproses oleh pemerintah.” Kami meminta adanya jaminan dari pemerintah ke masyarakat. Kami juga butuh makan,”ungkapnya.

    Sementara Pemprov Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat Sammy Saiba menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada perizinan pengelolaan pertambangan oleh masyarakat. Disisi lain, akibat aktivitas PETI selama ini sudah menyebabkan kerusakan lingkungan disekitar kawasan tersebut.

    “Gubernur sudah menyurat kepada seluruh bupati di Papua Barat terkait pengusulan lokasi pertambangan termasuk Bupati Manokwari. Kita masih menunggu data dari pemkab Manokwari. Padahal pemerintah provinsi Papua Barat merupakan leading sektor dalam proses legalitas pengusulan WPR ke pemerintah pusat,”ungkap dia.

    Dijelaskan Saiba, Gubernur Papua Barat mengarahkan pengelolaan tambang emas dikelola oleh masyarakat. Termasuk dalam penyiapan Pergub sebagai aturan teknis instrumen pembinaan dan koordinasi lintas sektor.

    Dari pertemuan tersebut, DPRK Manokwari mendorong agar pemerintah daerah Manokwari menyiapkan data-data yang diperlukan dalam pengurusan perizinan Pertambangan rakyat. Pasalnya pasca RDP Bupati Manokwari dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu belum menunjukan progres yang signifikan.(LP3/Red)

    Latest articles

    Brigjen Pol Alfred Papare Jabat Kapolda Papua Barat, Janji Tingkatkan Layanan

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.id- Brigjen Pol Alfred Papare S.I.K resmi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat mengantikan Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., yang Menjabat sebagai...

    More like this

    Brigjen Pol Alfred Papare Jabat Kapolda Papua Barat, Janji Tingkatkan Layanan

    MANOKWARI, Linkpapua.id- Brigjen Pol Alfred Papare S.I.K resmi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat mengantikan...

    Polda Papua Barat Gelar Rangkaian Penyambutan Kapolda Hingga Penyerahan Pataka

    ‎MANOKWARI, Linkpapua.id-Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menggelar parade penyambutan Kapolda Papua Barat yang baru,...

    Kejadian Bocah di NTT Bunuh Diri, Haryono May: Ini Tamparan dan Pembelajaran

    MANOKWARI, Linkpapua.id- Kejadian memilukan pada seorang bocah 10 tahun di Ngada Nusa Tenggara Timur...
    Exit mobile version