MANOKWARI, Linkpapuabarat.com- Pemerintah melalui APBN tahun 2020 memberikan insentif perpajakan bagi 844 wajib pajak di Provinsi Papua Barat.
Beban pajak yang ditanggung pemerintah pada program ini mencapai Rp 29,71 miliar.
Kepala Kantor Pajak Pratama Manokwari, T B Safiudin, Rabu (13/1) menjelaskan hal ini dilakukan untuk menjaga agar kegiatan usaha tetap berjalan serta tidak terjadi resesi ekonomi di Papua Barat
“Saat negara dilanda pandemi COVID-19 pemerintah melalui Direktorat Perpajakan hadir untuk mengurangi dampak yang dialami UMKM dan pelaku usaha lainya sebagai. Negara menanggung beban pajak mereka,” sebut Safiudin.
Ia menyebutkan, wilayah kerja KPP Manokwari ada 296 wajib pajak dengan nilai pajak mencapai Rp10,05 miliar. Sedangkan wilayah kerja KPP Sorong sebanyak 548 wajib pajak dengan nilai mencapai Rp19,66 miliar.
Safiudin mengungkapkan jenis insentif yang ditanggung pemerintah pada tahun 2020 itu meliputi pajak penghasilan (PPh), PPh UMKM, PPh impor, pengurangan angsuran PPh, PPH 22 dalam negeri, serta pemberian restitusi.
“Pemerintah ingin UMKM dan pelaku usaha lainya bisa terus berbisnis meskipun ditengah pandemi COVID-19. Makanya pemerintah mengambil kebijakan ini dengan memberikan insentif bagi para wajib pajak,” katanya lagi.
Selain mengurangi dampak pandemi yang dialami wajib pajak, menurut Safiudin, kebijakan tersebut ditempuh untuk meningkatian minat investor agar tak ragu berinvestasi ditengah pandemi.
“Dengan demikian ekonomi bisa berjalan dan masyarakat bisa tetap memperoleh penghasilan ditengah bencana wabah ini,” katanya menambahkan.
.
Safiudin mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif, namun realisasi pajak di Papua Barat pada 2020 tetap tumbuh positif. Bahkan realisasinya mencapai lebih dari 100 persen.
“KPP Manokwari ditargetkan Rp 1,165 triliun dan kami berhasil merealisasikan sebesar Rp 1,195 triliun. Sedangkan KPP Sorong mampu merealisasikan sebesar Rp 1,265 triliun,” ujarnya. (LPB1/red)
