MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemkab Manokwari, Papua Barat, bersama BPJS Kesehatan memperkuat kepesertaan dan keaktifan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemkab memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai haknya tanpa dibebani biaya tambahan di luar ketentuan.

“Harapan kami, pertemuan hari ini dapat menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Manokwari sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang maksimal dengan dukungan pembiayaan pemerintah,” ujar Bupati Manokwari Hermus Indou saat Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen, Cakupan, dan Tingkat Keaktifan Peserta di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Senin (21/9/2026).

Forum tersebut membahas perluasan kepesertaan sekaligus upaya mempertahankan status aktif peserta JKN. Pemkab Manokwari dan BPJS Kesehatan juga membahas pencapaian target serta pemenuhan kesepakatan bersama.

Hermus mengatakan dukungan pembiayaan kepesertaan dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan. Menurutnya, jumlah peserta bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program JKN.

“BPJS Kesehatan adalah mitra strategis Pemkab Manokwari. Kami berkomitmen memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala pembiayaan. Pemenuhan jaminan kesehatan bukan sekadar program, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat,” katanya.

Hermus kemudian mengingatkan agar peserta JKN tidak dibebani iur biaya tambahan untuk pelayanan yang sudah menjadi hak mereka. Ketentuan itu berlaku baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan.

“Peserta JKN tidak boleh dibebani iur biaya tambahan untuk pelayanan yang menjadi haknya sesuai ketentuan. Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan, tanpa terbebani biaya di luar ketentuan,” tegasnya.

Pemkab Manokwari dan BPJS Kesehatan juga menyiapkan penguatan kepesertaan dan pelayanan untuk peningkatan kualitas layanan pada 2027. Arah kebijakan tersebut mencakup kepesertaan yang tetap aktif dan akses layanan yang sesuai dengan hak peserta.

Pemkab Manokwari menyatakan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Akses kesehatan dan pendidikan juga disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Eka Verawati mengatakan sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga cakupan dan tingkat keaktifan peserta JKN. Menurutnya, koordinasi tersebut juga diperlukan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan.

“Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan kepesertaan JKN tetap terjaga dan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Melalui forum ini, kami bersama-sama menyusun langkah yang lebih terarah untuk memperkuat penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Manokwari,” ucap Eka. (LP14/red)