28.4 C
Manokwari
Kamis, Oktober 16, 2025
28.4 C
Manokwari

Search for an article

More

    Pemprov Papua Barat Serahkan Ranperda RPJMD ke DPR, Target IPM-IMM Meningkat

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 ke DPR Papua Barat. Ranperda ini menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM).

    Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Kamis (24/7/2025). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsuddin Seknun.

    Turut hadir Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua I Petrus Makbon. Sejumlah anggota dewan, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta Sekda Ali Baham Temongmere juga hadir.

    Selain itu, tampak hadir perwakilan MRPB, jajaran Forkopimda, akademisi, dan instansi vertikal Papua Barat. Forum ini menjadi momen penting arah pembangunan lima tahun ke depan.

    Gubernur Dominggus menyebut Ranperda RPJMD disusun berdasarkan visi-misi pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat Papua Barat. Dokumen ini juga diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJPN.

    Dominggus menegaskan komitmennya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Fokus pembangunan diarahkan pada ekonomi berbasis produk lokal.

    Target utama RPJMD 2025-2030 adalah peningkatan IPM dan IMM Papua Barat. Kedua indikator ini jadi tolok ukur kualitas pembangunan manusia di daerah.

    Dia juga menegaskan komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Penegakan hukum dan integritas akan jadi pijakan utama.

    “Hal itu akan diperkuat dengan nilai-nilai adat dan agama sehingga masyarakat Papua Barat akan menjadi subjek pembangunan yang mandiri dengan berdiri di kaki sendiri,” ujarnya.

    Menurutnya, penyerahan Ranperda RPJMD ke DPR Papua Barat adalah bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Dia berharap pembahasan dokumen itu bisa dilakukan secara konstruktif dan tepat waktu.

    “Persetujuan bersama DPR merupakan syarat administrasi untuk memastikan bahwa peraturan gubernur dapat digunakan dan menjadi acuan besar terhadap pembangunan lima tahun ke depan,” katanya. (LP14/red)

    Latest articles

    IMI Papua Barat Gelar Motoprix Seri III, Siapkan Wakil ke Kejurnas

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Ikatan Motor Indonesia (IMI) Papua Barat menggelar Kejuaraan Motoprix Seri III Region E di Manokwari. Ajang ini menjadi saringan bagi pembalap...

    More like this

    IMI Papua Barat Gelar Motoprix Seri III, Siapkan Wakil ke Kejurnas

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Ikatan Motor Indonesia (IMI) Papua Barat menggelar Kejuaraan Motoprix Seri III...

    CSR di Papua Barat Bakal Satu Arah dengan RPJMD, Tak Jalan Sendiri Lagi

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan menyatukan arah program Corporate Social...

    Proyek Pelebaran Jalan Esau Sesa-Maruni Telan Rp663 M, Pengerjaan Mulai 2026

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Proyek pelebaran Jalan Esau Sesa–Maruni di Manokwari, Papua Barat, diperkirakan menelan...
    Exit mobile version