MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Karbon Kredit dan Biodiversitas Indonesia (ICBA) untuk mendorong pengelolaan karbon hutan berkelanjutan. Kerja sama ini diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
“Setelah kita mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing, saya harapkan semua pihak proaktif. Jangan hanya berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus ada tindak lanjut yang nyata,” ujar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat penandatanganan MoU di Mansinam Beach Hotel, Kamis (15/10/2026).
Dominggus meminta pemerintah, ICBA, dan pemangku kepentingan lain membangun koordinasi serta membagi peran secara jelas. Dia menekankan masyarakat adat harus ikut merasakan manfaat dari pengelolaan karbon hutan di Papua Barat.
Papua Barat memiliki kawasan hutan yang berperan dalam menjaga lingkungan dan mengendalikan perubahan iklim. Menurutnya, potensi tersebut juga dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat jika dikelola secara bijaksana.
Dia menegaskan pembagian manfaat ekonomi karbon harus memperhatikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat adat. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan perlu memperoleh manfaat yang adil dari upaya pelestarian tersebut.
“Masyarakat adat adalah pemilik hak ulayat dan mereka tinggal di wilayah hutan. Mereka harus dilibatkan dan diberikan pemahaman tentang manfaat yang bisa diperoleh, sehingga mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga dan melestarikan hutan,” katanya.
Dominggus meminta masyarakat adat dilibatkan sejak tahap perencanaan pemanfaatan karbon hutan. Sosialisasi dan komunikasi terbuka diperlukan agar masyarakat memahami mekanisme pengelolaan, hak mereka, serta manfaat yang bisa diterima.
Dia mengingatkan pelestarian hutan akan sulit berjalan optimal jika masyarakat sekitar tidak merasakan manfaat langsung. Tekanan ekonomi dapat mendorong warga memanfaatkan atau menebang hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, skema karbon perlu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung perlindungan lingkungan. Dominggus juga meminta keterbukaan informasi mengenai nilai manfaat finansial karbon dan mekanisme pembagian hasilnya.
Papua Barat telah berkomitmen menjaga dan melestarikan 70 persen kawasan hutannya sejak 2022. Dominggus menyebut komitmen itu harus menjadi dasar pembangunan, termasuk dalam menentukan pemanfaatan lahan untuk permukiman dan kepentingan pemerintahan.
Dia mengatakan pemanfaatan sumber daya alam tetap dapat dilakukan secara terukur. Namun, kegiatan tersebut tidak boleh mengabaikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Kerusakan hutan dan kebakaran di sejumlah wilayah Papua Barat menjadi pengingat pentingnya perlindungan kawasan hutan. Pemerintah provinsi juga telah meminta dukungan BMKG pusat dan SKK Migas untuk upaya modifikasi cuaca guna membantu mempercepat turunnya hujan saat kebakaran terjadi.
Selain karbon hutan, Dominggus menyoroti nilai ekologis mangrove bagi masyarakat dan lingkungan global. Dia meminta kawasan mangrove tetap dijaga agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat setempat.
Pemprov Papua Barat juga mendorong program penanaman satu juta pohon matoa untuk mendukung penghijauan dan pelestarian tanaman khas Papua yang bernilai ekonomi. Program tersebut direncanakan berlanjut di sejumlah kabupaten di Papua Barat.
Dominggus berharap kerja sama dengan ICBA menghasilkan sistem pengelolaan karbon dan keanekaragaman hayati yang transparan serta berkelanjutan. Dia ingin kesepakatan tersebut berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat adat, bukan sekadar penandatanganan dokumen.
“Pelestarian hutan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kepentingan bersama masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hutan, sungai, dan laut,” ucapnya. (LP14/red)
