MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat menggelar workshop terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Kegiatan berlangsung di Hotel Mansinam, Kabupaten Manokwari, (Rabu/12/10/2022).

Workshop ini bertujuan memberikan gambaran secara detail tentang optimalisasi pentingnya kampung keluarga berkualitas dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga.

Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, mengatakan di Papua barat telah terbentuk 400 kampung keluarga berkualitas sejak dicanangkan program kampung keluarga berencana pada 2016 silam.

“Di antaranya terdapat 13 kampung KB percontohan di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Papua Barat. Namun, sampai dengan saat ini perkembangan kampung keluarga berkualitas mengalami berbagai permasalahan dan tantangan operasional, yaitu integrasi program dan kegiatan belum terlaksana dengan baik,” kata Philmona.

Salah satu faktor yang menghambat adalah dasar hukum dari pembentukan kampung keluarga berkualitas. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 merupakan kekuatan bagi BKKBN untuk melakukan koordinasi dan advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian, baik dalam bentuk kebijakan maupun program dan kegiatan.

“Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk percepatan penurunan stunting, optimalisasi penyelenggaraan kampung merupakan strategi yang sangat efektif untuk memberdayakan masyarakat kampung,” ucap Philmona.

Philmona menjelaskan, ada beberapa pekerjaan rumah alias PR yang perlu dituntaskan di kampung keluarga berkualitas. Pertama, masalah gizi buruk dan stunting. Kedua, perkawinan usia anak. Ketiga, jumlah anak yang tidak bersekolah. Keempat, rendahnya cakupan dokumen kepemilikan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Kelima, keluarga yang tidak memiliki sanitasi air minum dan rumah yang tidak layak huni.

Turut hadir dan membuka kegiatan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Bonivasius Prasetya Ichtiarto; Sekretaris Kabinet Bidang Organisasi dan Kebangsaan, Andi anugerah Pawi; dan Analis Kesehatan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, Rahbudi Helmi.

Peserta workshop adalah pimpinan atau perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait se-Papua Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (LP8/Red)