MANOKWARI, LinkPapua.id – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menjamin ketersediaan stok LPG nonsubsidi (NPSO) untuk wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dan sekitarnya tetap terjaga aman. Badan usaha milik negara tersebut kini tengah menyiapkan skema alih suplai distribusi logistik secara berkala demi mengamankan pasokan energi ke Bumi Kasuari.
“Pertamina memastikan stok LPG nonsubsidi untuk wilayah Manokwari terus disuplai secara berkala. Saat ini distribusi terus berjalan dan dijadwalkan guna menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat,” terang Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Papua Maluku Ispiani Abbas dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Berdasarkan data teknis operasional per Selasa (19/5/2026), volume ketahanan stok di gudang Manokwari terdiri atas Bright Gas 5,5 kg sebanyak 1.433 tabung, Bright Gas 12 kg sebanyak 7.602 tabung, serta LPG ukuran jumbo 50 kg sebanyak 120 tabung. Pertamina menetapkan tarif resmi pengisian ulang (refill) di outlet kemitraan untuk Bright Gas 5.5 Kg sebesar Rp245.000 dan Bright Gas 12 Kg senilai Rp495.000.
“Untuk menjamin stok lebih baik memang jadi ada perubahan harga ini, karena ada alih suplai yg tadinya dari SPBE Surabaya jadi ke SPBE Ambon. sebentar sekalian dicek ulang harga,” tambah Ispiani.
Sementara itu, fluktuasi geopolitik global memicu perusahaan melakukan pemindahan titik pasokan utama dari Surabaya menuju ke Jayapura dan wilayah Ambon. Upaya memperkuat keandalan logistik ke tanah Papua Barat ke depan juga dirancang menggunakan armada kapal Landing Craft Tank (LCT).
“Upaya ini adalah untuk memperkuat jaminan ketersediaan LPG nonsubsidi juga telah dilakukan alih suplai LPG dari Surabaya ke Jayapura dalam kondisi yang masih terdampak geopolitik global. Harapannya, ini memperkuat rantai distribusi dan bisa menjaga stabilitas pasokan LPG ke Manokwari,” papar Ispiani.
Di sisi lain, pergerakan harga komoditas gas di tingkat pengecer atau kios saat ini dikeluhkan warga karena menembus angka Rp 700.000 per tabung 12 kg. Untuk mengantisipasi praktik spekulasi, penimbunan, maupun penyelewengan stok di lapangan, Pertamina memperketat pengawasan dengan menggandeng aparat penegak hukum.
“Kami juga mengajak seluruh elemen pemerintah and masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses penyaluran LPG agar tetap kondusif, sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” harap Ispiani.
Dia menambahkan sinergi bersama instansi Dinas ESDM Papua Barat terus dilakukan demi menjaga ketahanan energi nasional di tingkat daerah. Pemerintah daerah setempat mengakui pergeseran jalur suplai logistik ini menjadi pilihan logis yang tidak dapat dihindari demi menyelamatkan pemenuhan hajat hidup masyarakat.
“Bersama Pertamina, Pemerintah berkomitmen menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Papua Barat agar memastikan kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” ucap Pengolah Data Migas Dinas ESDM Papua Barat Frits Morin. (LP2/red)
