MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa sinkronisasi dan sinergi antara seluruh elemen pemerintahan menjadi kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Hal ini disampaikannya dalam pidato perdana yang digelar dalam rapat paripurna istimewa masa sidang I DPR Papua Barat di Aston Niu Hotel, Kamis (6/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, serta dihadiri anggota DPR Papua Barat, Forkopimda Papua Barat, dan para tokoh agama. Dominggus menekankan bahwa penyampaian pidato perdana merupakan langkah awal sebelum dirinya dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani menjalankan tugas kepemimpinan mereka.
“Hari ini adalah perjalanan awal kepemimpinan setelah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur. Di awal penyampaian pidato gubernur dan wakil gubernur tentunya akan membuka perjalanan pemerintah dimasa kepemimpinannya,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Dominggus menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaraan rapat. Dia berharap sinergi yang baik dapat terwujud antara pemerintah daerah dan masyarakat guna memastikan keberlanjutan pembangunan di Papua Barat.
“Langkah awal ini diharapkan dapat tercipta sinkronisasi dan koordinasi kerja yang baik sesuai tugas dan fungsi dan sangat diharapkan dukungan kerja sama seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Dominggus juga menjelaskan tugas utama kepala daerah, termasuk memimpin urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang RPJMD kepada DPR, serta membahas APBD dan perubahan APBD dalam sidang DPR.
Dia menambahkan bahwa kepala daerah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan mendesak terkait konflik atau bencana alam demi kepentingan masyarakat.
Dia juga menguraikan beberapa prioritas kerja yang harus segera dituntaskan, salah satunya adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan yang akan menjadi panduan pembangunan daerah.
Selain itu, Dominggus menekankan pentingnya optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai target yang telah ditetapkan. (LP14/red)
