JAKARTA, LinkPapua.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat di instansi pemerintahan untuk segera melakukan pembenahan internal. Prabowo menegaskan tidak akan segan mencopot mereka yang tetap nekat memelihara budaya kerja yang menyimpang.
“Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, You (Anda) bersihkan dirimu, atau You (Anda) nanti akan dibersihkan, dan Saya lihat beberapa menteri saya sudah kelihatan sudah mulai benar. Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat,” tegas Prabowo dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (22/3/2026).
Ketegasan ini disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis senior dan pengamat di Hambalang, Selasa (17/3). Ia menilai persoalan birokrasi saat ini berakar pada budaya lama yang cenderung manipulatif.
“Saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Kita harus beresin governance kita. Hal-hal yang kecenderungan selalu menipu. Nyelundup. iya kan? Underinvoicing, iya kan? Semua praktik-praktik itulah,” tuturnya.
Prabowo menyoroti banyaknya praktik underinvoicing hingga penyelundupan yang masih terjadi di berbagai lini. Menurutnya, tata kelola atau governance institusi harus segera dibersihkan dari kebiasaan menipu tersebut.
“Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody ya, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia praaak, dia pecat dua dirjen,” ujar Prabowo memberikan contoh nyata di kabinetnya.
Langkah Menteri PU Dody Hanggodo tersebut dipuji sebagai bentuk nyata pembersihan birokrasi dari pejabat bermasalah. Diketahui, dua dirjen di kementerian tersebut dicopot setelah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.
“Kita menemukan deep-state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan,” ungkap Prabowo.
Presiden mengakui bahwa upaya bersih-bersih ini menghadapi tantangan besar, termasuk adanya kelompok yang merasa tidak tersentuh hukum. Namun, ia memastikan proses evaluasi akan terus berjalan demi menjaga akuntabilitas di setiap kementerian. (*/red)
