BOUGAINVILLE, LinkPapua.id – Presiden Bougainville Ishmael Toroama menetapkan wilayah otonom itu akan mengakhiri statusnya sebagai bagian dari Papua Nugini dan memproklamasikan kemerdekaan pada 2030. Pemerintah Bougainville juga menyiapkan masa transisi menuju pemerintahan sendiri mulai 2027.

“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan. Ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, pada Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan pada komitmen dan perjanjian yang sungguh-sungguh telah membimbing perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,” kata Ishmael Toroama dalam pernyataannya dikutip LinkPapua.id, Kamis (6/8/2026).

Toroama mengatakan keputusan tersebut berlandaskan Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan yang dicapai setelah referendum kemerdekaan. Menurutnya, seluruh proses itu menjadi dasar hukum bagi transisi menuju negara merdeka.

Dia menjelaskan Bougainville akan tetap berada dalam fase persiapan hingga 1 September 2027. Tahap tersebut difokuskan pada pembangunan institusi, tata kelola pemerintahan, perdamaian dan keamanan, serta kesiapan ekonomi.

Setelah 1 September 2027, Bougainville akan memasuki periode pemerintahan sendiri melalui pengambilalihan kewenangan tambahan berdasarkan Pasal 289 Konstitusi Papua New Guinea. Tahap itu menjadi bagian dari transisi sebelum deklarasi kemerdekaan.

“Mulai tanggal 1 September 2027, Bougainville akan memasuki periode pemerintahan sendiri. Pemerintahan sendiri ini mewakili ekspresi otoritas kita yang paling lengkap, praktis, dan konstitusional di bawah kerangka kerja yang ada,” ujarnya.

Toroama menegaskan hasil referendum tetap menjadi landasan utama perjuangan politik Bougainville. Dia menyebut masyarakat telah menyampaikan pilihannya melalui mekanisme demokratis.

“Rakyat Bougainville berbicara dengan jelas dalam referendum. Mereka memilih kemerdekaan,” tuturnya.

Toroama mengatakan Bougainville telah menghormati proses perdamaian selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, dialog, konsultasi, dan saling menghormati menjadi dasar penyelesaian persoalan politik tanpa kekerasan.

“Selama lebih dari dua dekade, Bougainville telah dengan setia menghormati baik isi maupun semangat perjanjian-perjanjian ini. Melalui dialog, konsultasi, dan saling menghormati, kami secara konsisten memilih jalan perdamaian,” ucapnya.

Toroama menambahkan kemerdekaan Bougainville akan diumumkan pada tanggal yang akan ditentukan pada 2030. Dia menegaskan status negara merdeka tersebut akan sesuai dengan hasil referendum yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Pada tanggal yang akan ditentukan pada tahun 2030, Bougainville akan memperoleh kemerdekaan sebagaimana didefinisikan selama referendum,” sebutnya. (*/red)