MANOKWARI,Linkpapua.com – Komisi I DPR Papua Barat menggelar rapat paripurna pembahasan APBD 2025 dengan Kesbangpol Papua Barat di Aston Niu Hotel, Senin (16/12/2024). Komisi I mendengarkan sejumlah kendala realisasi program yang dihadapi Kesbangpol.
Rapat dihadiri Ye Salim Alhamid dan H Imam Muslih ketua Komisi I. Hadir pula Saleh Siknun, Andrianus Mansim, Jamilah Qomariah, Rita Teurupun dan Aporina Dowansiba.
Dalam pemaparannya, Kepala Kesbangpol Papua Barat Thamrin Payapo menyampaikan, anggaran yang diberikan kepada Kesbangpol sebesar Rp14 miliar. Angka ini masing masing dialokasikan untuk gaji pegawai sebesar Rp8 miliar, dana bagi hasil Rp4 miliar dan belanja keperluan kantor, gaji honorer dan security Rp3 miliar,
“Termasuk belanja perjalanan Rp600 juta, dana rapat Rp500 juta dan belanja rekening Rp509 juta,” jelas Thamrin.
Menurutnya, terdapat beberapa agenda di 2025 yang tidak terakomodir dalam anggaran ini.
“Masih ada beberapa agenda penting yang dananya tidak diberikan kepada kami Kesbangpol sehingga agenda ini terkendala anggaran,” ujarnya.
Thamrin menuturkan bahwa agenda yang tidak mendapatkan anggaran yaitu pembentukan paskibra Rp2,8 miliar, upacara 17 Agustus Rp1,5 miliar, forkopimda Rp1,5 miliar, dan pemilihan DPRP otsus Rp6 miliar.
Selain itu ada juga pencegahan terorisme Rp2 miliar, pemberdayaan antar umat beragama Rp500 juta bantuan keuangan partai politik Rp 1,3 miliar dan keperluan organisasi masyarakat dan keperluan lainnya.
“Sehingga Kesbangpol membutuhkan anggaran tambahan anggaran sebesar Rp13 miliar. Kami sangat berharap masukan kami dari Kesbangpol dapat diperjuangkan oleh DPR dalam mengambil kebijakan,” terang Thamrin.
Dijelaskan Thamrin juga bahwa rincian yang dibeberkannya merupakan agenda yang penting dan tertuang dalam aturan perundang-undangan. Disebut bahwa semua agenda yang dibeberkan merupakan agenda yang wajib.
“Semestinya jika ditotal keseluruhan dana kebutuhan Kesbangpol Papua Barat adalah Rp27,8 miliar,” terang dia.
Menanggapi rincian anggaran Kesbangpol, Alhamid mengaku akan mempertimbangkan program-program yang sangat penting itu. Alhamid mengatakan bahwa di samping APBD yang berkurang maka DPR juga akan memutuskan berdasarkan program yang penting dan mendesak.(LP14/red)
