JAKARTA, linkpapua.com – Ketua Forum Komunikasi Daerah untuk Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Papua Barat Ronaldo Teniwut menyoroti legitimasi hak politik orang asli Papua (OAP). Ia mengatakan, calon kepala daerah yang akan maju Pilkada di 6 provinsi di Tanah Papua harus benar-benar diuji secara genetik.

Ia khawatir banyak calon kepala daerah yang maju bukan anak asli Papua. Karena itu ia mendukung langkah MRP melakukan pembuktian genetik bagi calon kepala daerah.

“Ini dinamika yang ada di Papua Barat Daya dan Papua Barat. Di mana status anak adat dan keaslian sebagai syarat hak politik OAP. Ada proses yang selalu terulang pada momentum Pilkada,” terang Ronald dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).

Menurut Ronald, pembuktian genetik calon kepala daerah sangat penting. Sebab banyak calon yang hanya bermodalkan pengakuan dan manufer politik.

“Mereka mengaku sebagai anak adat Papua. Padahal sebelum Pilkada tidak diketahui asal usulnya. Ini artinya ada manufer-manufer untuk pengakuan anak adat sebagai legitimasi adat dan budaya untuk kepentingan politik Pilkada,” paparnya,

Ia mengatakan, fenomena ini selalu muncul pada masa menjelang Pilkada. Muncullah figur figur yang merunut silsilah garis keturunan untuk mendapatkan pengakuan sebahai anak adat Papua.

“Jadi ke depan tidak boleh lagi sekadar pengakuan. Harus ada pelurusan sejarah silsilah marga, asal usul, kepemilikan. Inilah taktik kamuflase untuk sabotase hak politik,” jemas Ronald.

Untuk itu ia menyarankan agar ada mekanisme adat untuk menguji keaslian calon sebagai orang asli Papua dalam defenisi yang sebenarnya. Dewab Adat Papua sebagai Lembaga Adat Papua dan masyarakat harusnya bersatu untuk mendorong MRP melakukan kajian uji keaslian anak Papua melalui verifikasi status keaslian anak adat calon gubernur dengan turun langsung ke daerah mengecek asal usulnya?

“Cara pembuktian lain secara biologis adalah pengujian DNA baik ayah dan ibu atau garis keturunan yang masih hidup,” katanya.

“Metode ini memang diakui membutuhkan waktu lama sementara proses tahapan Pilkada sudah dekat,” kata Ronal.

Tetapi itu harus dilakukan untuk menguji kemurnian dan keaslian RAS.

“Mengapa ini di lakukan? Bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menjawab siapa itu orang asli Papua menurut defenisi “Kalimat Asli”. Karena keaslian itu menjadi syarat terpenuhinya hak politik,” tandasnya. (LP1/red)