26.6 C
Manokwari
Kamis, Oktober 16, 2025
26.6 C
Manokwari

Search for an article

More

    Respons Atensi DPR Papua Barat, Kapan Pemprov Siapkan Dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022?

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat akhirnya menanggapi atensi DPR Papua Barat terkait pembahasan dokumen RAPBD-P 2022. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, berkoordinasi dengan Sekda, Nataniel D. Mandacan, sebagai Ketua TAPD Papua Barat untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD 2022.

    Waterpauw dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2022), mengaku eksekutif sangat setuju dengan atensi Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, soal pembahasan dokumen RAPBD-P 2022.

    Waterpauw mengatakan DPR Papua Barat meminta agar tidak main-main dengan waktu dan harus ditindaklanjuti agar tidak terlambat dalam pembahasan APBD-P serta APBD pokok 2023. Penyebab keterlambatan penetapan APBD sangat berpengaruh pada serapan sumber anggaran, baik dari daerah maupun pusat.

    “Setuju sekali atas atensi Pak Ketua DPR Papua Barat,” singkat Waterpauw melalui pesan WhatsApp.

    Namun, Waterpauw belum menjelaskan tindak lanjut untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022 karena baru kembali dari Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, menghadiri peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1444 hijriah.

    Sebelumnya Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menegaskan bahwa lembaga legislatif sudah menyurati eksekutif, tetapi hingga saat ini belum ada respons. Dirinya pun menyampaikan kepada Sekwan agar menyurati eksekutif yang kedua kalinya.

    “Dua minggu lalu saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan untuk menyurati Pemprov lagi terkait dokumen APBD perubahan,” tegas mantan legislator DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak ini.

    Wonggor pun meminta perhatian Pj Gubernur Papua Barat melalui TAPD serta OPD terkait agar segera menyiapkan dokumen kemudian disampaikan ke dewan untuk segera dibahas.

    “Pada prinsipnya DPR Papua Barat akan mendorong Pemprov untuk menyiapkan dokumen dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas,” ujarnya

    Menurutnya, dewan juga punya mekanisme. Ketika dokumen APBD perubahan diterima, maka harus diagendakan.

    “Bukan dokumen dikasih langsung kita bahas. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati sehingga sangat diharapkan kerja sama yang baik tetap dibangun sehingga pembahasan APBD-P juga bisa maksimal,” ucapnya. (LP2/Red)

    Latest articles

    Rakor PAKEM, Bupati Mansel Ajak Warga Jaga Toleransi Beragama

    0
    MANSEL, LinkPapua.id – Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Bernard Mandacan mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi dan menaati norma hukum dalam beragama. Pesan itu ia sampaikan...

    More like this

    IMI Papua Barat Gelar Motoprix Seri III, Siapkan Wakil ke Kejurnas

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Ikatan Motor Indonesia (IMI) Papua Barat menggelar Kejuaraan Motoprix Seri III...

    CSR di Papua Barat Bakal Satu Arah dengan RPJMD, Tak Jalan Sendiri Lagi

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan menyatukan arah program Corporate Social...

    Proyek Pelebaran Jalan Esau Sesa-Maruni Telan Rp663 M, Pengerjaan Mulai 2026

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Proyek pelebaran Jalan Esau Sesa–Maruni di Manokwari, Papua Barat, diperkirakan menelan...
    Exit mobile version