MANOKWARI, LinkPapua.id – Hampir sepertiga warga Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) masuk kategori miskin dengan persentase mencapai 30,88 persen per November 2025. Angka itu menempatkan Pegunungan Arfak sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Papua Barat.
“Wilayah seperti Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni memerlukan intervensi yang lebih intensif dan menyeluruh. Tidak bisa kita menggunakan pendekatan yang sama untuk semua kabupaten,” ujar Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marani, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah se-Papua Barat di Hotel Vitta Sowi, Manokwari, Selasa (15/9/2026).
Tingkat kemiskinan Pegunungan Arfak sebesar 30,88 persen pada November 2025 turun dari 31,76 persen pada periode sebelumnya. Meski turun 0,88 poin persentase, angka tersebut masih menjadi yang tertinggi di Papua Barat.
Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Papua Barat pada Maret 2026 tercatat 18,68 persen. Angka tersebut turun dari 19,58 persen pada tahun sebelumnya.
Kondisi Pegunungan Arfak menunjukkan kesenjangan kemiskinan antarwilayah di Papua Barat masih cukup lebar. Sebagai pembanding, Kabupaten Kaimana mencatat tingkat kemiskinan terendah dengan persentase 13,83 persen.
Syors mengatakan tingginya angka kemiskinan di Pegunungan Arfak membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Pemerintah tidak bisa menerapkan pendekatan yang sama untuk seluruh kabupaten.
“Kalau sasaran tidak tepat, program tidak tepat, dan cara pelaksanaannya tidak tepat, maka sebesar apa pun anggaran yang dikeluarkan hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.
Dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2030, pemerintah menetapkan tiga aspek yang harus dipastikan dalam pelaksanaan program. Ketiganya meliputi ketepatan sasaran, ketepatan prioritas program dan ketepatan modus pelaksanaan.
Untuk Pegunungan Arfak, intervensi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Program mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan melalui ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta pembangunan infrastruktur dasar terintegrasi.
Infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, air minum sehat dan konektivitas antarwilayah juga menjadi bagian dari penanganan kemiskinan. Pemerintah menilai akses terhadap layanan dasar diperlukan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Pemprov Papua Barat akan menggunakan Data Tunggal Ekonomi dan Sosial Nasional sebagai dasar penentuan sasaran program. Kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 menjadi sasaran utama RPKD sebagai kelompok miskin dan rentan miskin.
Dengan data berdasarkan nama dan alamat, pemerintah berupaya mencegah tumpang tindih penerima bantuan antarorganisasi perangkat daerah. Data tersebut juga digunakan untuk memantau perubahan status kesejahteraan masyarakat.
“Dengan data tunggal, sasaran rumah tangga bisa ditetapkan secara spesifik berdasarkan nama dan alamat. Kita juga bisa memantau perubahan status kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah akan menyelaraskan data penerima bantuan iuran daerah dan memprioritaskan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk Pegunungan Arfak. Langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan RPKD 2025-2030.
Syors menegaskan 2027 menjadi titik ukur pertengahan pelaksanaan RPKD 2025-2030. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan umum turun menjadi 17,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 7,2 persen.
Pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, perbankan, BUMD, BUMN hingga masyarakat. Pemerintah kabupaten berperan dalam verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan, pendampingan usaha serta pelaksanaan program di kantong-kantong kemiskinan.
Sementara itu, sektor swasta dan badan usaha didorong berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, kemitraan usaha, bantuan kebutuhan dasar dan penyerapan tenaga kerja lokal. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas intervensi di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan komitmen, konsistensi dan kolaborasi seluruh mitra. Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri,” ucapnya. (LP14/red)
