MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat. Predikat tertinggi tersebut diberikan atas hasil audit laporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2025.

“Saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas seluruh kerja sama yang telah berjalan sejak pemeriksaan awal sampai pemeriksaan terinci. Kami terus diberikan pendampingan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Saya sudah janji akan menyelesaikan rekomendasi sebelum 60 hari,” ujar Bupati Teluk Wondama Elisa Auri usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Papua Barat, Manokwari, Selasa (2/6/2026).

Pencapaian administrasi ini didapatkan melalui proses audit panjang yang menguji kesiapan dokumen penunjang serta klarifikasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Jajaran pemerintah daerah kini diwajibkan melakukan pembenahan tata kelola finansial internal demi menindaklanjuti sejumlah catatan dari tim auditor dalam kurun waktu 60 hari ke depan.

“Dari beberapa catatan rekomendasi yang ada, pemerintah daerah akan melengkapinya dalam 60 hari ke depan. Kami berharap kerja sama dengan BPK terus berjalan agar penggunaan APBD benar-benar bersih, utuh, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Elisa.

Menurutnya, perolehan predikat WTP dinilai bukan sekadar simbol administratif di atas kertas melainkan instrumen pertanggungjawaban moral guna menjaga kepercayaan publik. Sinergitas akuntansi yang sehat diharapkan mampu mengawal transparansi pemanfaatan sisa pagu anggaran daerah.

“Opini yang hari ini kami terima semoga dapat kami pertahankan agar transparansi penggunaan keuangan semakin baik,” tutur Elisa.

Elisa menyampaikan apresiasi bagi kinerja jajaran Pemkab Teluk Wondama yang mengawal proses pemeriksaan lapangan. Dia menyebut penuntasan rekomendasi BPK ini dipastikan berjalan simultan di tingkat birokrasi. (LP14/red)