SORONG, LinkPapua.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyebut alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk Provinsi Papua Barat Daya jauh dari cukup untuk membangun daerah otonom baru tersebut.

Menurutnya, besaran anggaran itu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pariwisata di wilayah yang tengah berjuang mengejar ketertinggalan.

“Di daerah-daerah yang biasa saja, bukan Jawa ya, itu anggarannya sudah di atas Rp2 atau Rp3 triliun. Di Jawa bahkan bisa lebih dari Rp10 triliun. Nah, bagaimana Papua Barat Daya hanya diberi Rp1,4 triliun?” ujar Chusnunia dikutip laman resmi DPR RI, Minggu (1/6/2025).

Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti kontribusi besar Papua terhadap perekonomian nasional, termasuk pemasukan fiskal dan devisa negara. Namun, menurutnya, kontribusi itu belum diimbangi dengan perhatian anggaran dari pemerintah pusat.

“Papua ini kirim banyak sekali loh, fiskal ke Indonesia. Kalau cuma dikasih Rp1,4 triliun, mereka bisa lakukan apa?” katanya.

Dia juga menyinggung pentingnya kesiapan destinasi wisata unggulan seperti Raja Ampat, terlebih dengan adanya penerbangan langsung dari Bali. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, Chusnunia khawatir potensi besar itu tak bisa dimanfaatkan maksimal.

“Kalau kita bicara pariwisata, beyond Bali, ya kita harus urus kesiapan Raja Ampat. Kalau anggarannya segitu, bisa lakukan apa?” ucapnya.

Selain pariwisata, pembangunan infrastruktur dasar di Papua Barat Daya masih menjadi kebutuhan mendesak. Sebagai provinsi hasil pemekaran, banyak fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik yang harus dibangun dari nol. Dia menilai Sorong memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas lainnya di kawasan timur Indonesia.

“Namanya tadinya semua di pusat, kemudian pecah. Banyak fasilitas yang harus dibangun. Sorong ini dihadapkan jadi hub apa pun, ekonomi, pariwisata, bidang apa saja. Itu butuh dana besar,” ungkapnya.

Sebagai langkah strategis, Chusnunia mendorong keterlibatan sektor swasta. Ia menyarankan agar pemerintah membuka ruang investasi, termasuk mikro investasi, untuk menutup kekurangan anggaran negara.

“Ya udah deh, kita nggak bisa hanya ngandelin anggaran negara. Coba pikirkan libatkan swasta, dan bahkan mungkin investor besar juga. Kalau jumlahnya tidak banyak, ya kita buka mikro investasi, kenapa tidak?” tutupnya. (*/red)