BINTUNI, Linkpapua.com – Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dari Partai Nasdem, Andreas Nauri, mengapresiasi Dinas Perhubungan Teluk Bintuni yang telah meninjau lokasi pembangunan dermaga dan pelabuhan di Distrik Aranday.
“Saya lihat ini langkah-langkah yang mulai diambil oleh Dinas Perhubungan. Ini adalah langkah-langkah yang bagus. Menurut pengamatan saya, untuk periode pertama kemarin kurang berjalan baik. Beberapa program yang kami dari DPR usulkan juga tidak bisa berjalan sesuai dengan visi visi bupati,” kata Andreas, Selasa (1/6/2021).
“Salah satunya termasuk kemarin pelabuhan ASDP di Sumuri sedikit terlambat karena dari Dinas Perhubungan kurang cepat ambil langkah. Sampai sempat juga saya dan Ketua DPR juga turun ke sana untuk memediasi dengan pemilik hak wilayat. Tapi, puji Tuhan sudah dikerjakan. Mereka sudah pancang tiang-tiangnya. Saya berharap program ini secepatnya berjalan,” tambahnya.
Lebih dari itu, Andreas berharap pembangunan tidak hanya dilakukan di Aranday, tetapi juga di lokasi lain. “Saya juga berharap jangan hanya di Distrik Aranday saja, distrik lain juga masih butuh pelabuhan laut. Karena rata-rata setiap distrik itu belum punya pelabuhan,” ungkap Andreas yang juga Ketua Komisi A.
“Contohnya seperti Distrik Aroba. Daerah saya sampai saat ini masih menggunakan pelabuhan milik perusahaan kayu log, sedangkan ini sudah distrik. Saya berharap agar setiap distrik agar punya pelabuhan untuk melayani masyarakat,” harapnya.
“Kalau Distrik Fafurwar apabila dibangun pelabuhan di Aroba maka itu dapat digunakan oleh masyarakat dari Distrik Fafurwar. Karena mereka kalau pakai longboat harus lewat Aroba dan di Kaitaro juga. Jadi hingga saat ini belum ada. Saya berharap Kepada Dinas Perhubungan agar dapat membuat program untuk pembangunan pelabuhan di Distrik Aroba,” tutur Andreas.
Soal pembebasan lahan, kata dia, di distrik daerahnya tidak begitu berat. “Yang penting ada pembangunan maka masyarakat di sini juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Distrik Aranday. Masyarakat di sana tidak membebani pemerintah dengan mahalnya ganti rugi,” paparnya.
“Yang penting pembangunan dapat berjalan, maka kami sepaham dengan masyarakat yang ada di Distrik Aranday. Tidak meminta ganti rugi atas pembangunan pelabuhan di sana,” pungkas Andreas. (LP5/red)
