Mahkamah Konsitusi Tak Terima Gugatan Ijazah Wapres Gibran

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat dari pendidikan di luar negeri.

“Mengadili, menyakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim MK Suhartoyo dalam persidangan, Selasa (6/10/2026).

Baca juga:  Mendag Lutfi Pastikan Pasokan dan Harga Bapok Aman Jelang Lebaran

MK menyatakan telah mempelajari seluruh bukti yang diajukan dalam perkara tersebut. Namun, MK tidak menemukan dokumen setara SLTA yang menunjukkan bukti kelulusan Gibran.

“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/setifiikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat,” ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Baca juga:  BMKG Prediksi Fenomena El Nino Segera Aktif dan Bertahan hingga Awal 2027

Arsul mengatakan dokumen yang ditunjukkan Gibran hanya berupa certificate of attendance. Dokumen tersebut dinilai hanya membuktikan kehadiran, bukan kelulusan pendidikan.

“Sertificate of attendance menurut MK itu bukan merupakan bukti kelulusan,” ucap Arsul.

Meski menemukan persoalan pada dokumen pendidikan tersebut, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. MK menilai status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dia dilantik sebagai wakil presiden.

Baca juga:  Komisi VII DPR Dorong BSPJI Ambon Bantu IKM Papua Naik Kelas

“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wapres sebagaimana petitum pemohon,” demikian MK. (*/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang...

Anti-Fraud JKN, BPJS Kesehatan Perkuat Pengawasan hingga Siapkan Sanksi

JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan memperkuat pengawasan dan pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan program Jaminan...

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Jakarta, Linkpapua.id - Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan...