Komisi VII DPR Dorong BSPJI Ambon Bantu IKM Papua Naik Kelas

Published on

AMBON, LinkPapua.com – Komisi VII DPR RI mendorong Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon untuk aktif membantu pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Papua agar bisa naik kelas melalui layanan sertifikasi dan pengujian produk. Pasalnya, banyak IKM Papua yang belum tersentuh fasilitas standardisasi, sehingga kesulitan bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita H, dalam kunjungan kerja ke BSPJI Kementerian Perindustrian di Ambon, pekan lalu. Menurut Novita, pelayanan BSPJI sejauh ini dinilai baik di Ambon, namun belum merata hingga Papua.

Baca juga:  Jadwal Indonesia Vs Malaysia di Piala AFF U-23 2025, Main Malam Ini

“Teman-teman di Papua juga memiliki banyak IKM yang besar dan membutuhkan dukungan BSPJI Ambon. Oleh karena itu, perlu ada upaya jemput bola agar pelayanan standardisasi ini merata,” ujarnya dikutip laman resmi DPR RI, Rabu (18/6/2025).

Dia menyoroti adanya kesenjangan layanan antara Ambon dan Papua. Menurutnya, pelaku usaha di Papua juga perlu diberikan akses yang sama dalam hal sertifikasi mutu produk, agar mampu bersaing di pasar lebih luas.

Selain itu, Novita juga menyoroti potensi ekonomi di Ambon, termasuk sektor minyak kayu putih, yang merupakan aset nasional dan harus dijaga standarnya.

Baca juga:  Raker RPJMD Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni Paparkan Gagasan Strategis

“Kita lihat badan standardisasi yang ada di Ambon ini sudah bekerja dengan sangat baik. Namun, kami juga menerima laporan bahwa pada level pengepul atau pedagang masih ditemukan adanya campuran bahan tambahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen,” katanya.

Dia meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait di Ambon, untuk lebih ketat dalam pembinaan dan pengawasan produk minyak kayu putih, mengingat banyak produk yang dikonsumsi langsung masyarakat.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Usulkan 10 DOB ke Komisi II DPR RI

Di sisi lain, Novita juga menekankan perlunya kebijakan khusus pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran bagi kota Ambon yang wilayahnya didominasi laut.

“Kota Ambon ini mayoritas wilayahnya adalah laut, maka kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada perlakuan khusus dalam kebijakan anggaran ke depan,” ucapnya.

Tak hanya itu, Novita juga mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk sektor musik, di Ambon. Ia berharap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memperluas program inkubasi musik hingga ke daerah-daerah, termasuk Ambon. (*/red)

Latest articles

Wabup Bintuni Buka Turnamen Bulu Tangkis Kapolres Cup, 126 Peserta Bersaing 

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara membuka secara resmi turnamen bulu tangkis Kapolres Cup 2026. Kompetisi ini digelar sebagai...

More like this

Laporan terhadap Tiga Pengurus BKMT Dihentikan, Kuasa Hukum Sebut Murni Sengketa Internal

MANOKWARI, Linkpapua.id-Polda Papua Barat menghentikan penyelidikan atas laporan tindak pidana terhadap 3 pengurus dan...

Kapolresta Manokwari Pimpin Sertijab Tiga Pejabat Utama dan Kapolsek

MANOKWARI, Linkpapua.id- Kapolresta Manokwari, Kombes Pol Ongky Isgunawan, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab)...

BKKBN Papua Barat Gandeng Sekolah Sukseskan Gerakan Ayah Mengambil Rapor

MANOKWARI, Linkpapua.id– Program Gerakan Ayah Mengambil Rapor di Sekolah (GEMAR) yang digagas Kementerian Kependudukan...