BGN: 137 Kepala SPPG Dicopot, Zero Tolerance untuk Pelanggaran

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia akibat berbagai pelanggaran. Pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terlibat kasus keracunan maupun pelanggaran indisipliner lainnya.

“Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur (SPPG) di seluruh Indonesia,” ujar Kepala BGN Sudaryono dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Sebanyak 137 kepala SPPG yang dicopot tersebar di sejumlah daerah. Rinciannya terdiri atas 49 orang di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah.

Baca juga:  BPJS Kesehatan Jangkau SPPG di Papua Barat untuk Perluas Kepesertaan

Sudaryono menyebut salah satu kepala SPPG yang dicopot merupakan penanggung jawab dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 6 Semarang. Dapur tersebut menjadi lokasi terjadinya kasus keracunan massal.

“Yang di Semarang itu termasuk Kepala SPPG yang dapurnya menimbulkan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ungkapnya.

Baca juga:  PWI Sumatera Barat Sementara Dikomandoi Pelaksana Tugas

Dia menegaskan pencopotan tidak hanya dipicu kasus keracunan. BGN juga memberhentikan kepala SPPG yang melakukan pelanggaran indisipliner lainnya.

“Ada juga kasus indisipliner lain, termasuk kasus phishing, dia berwenang mencairkan dana tetapi mengaku menjadi korban scam sehingga mengaku uangnya hilang. Kami juga memberhentikan yang bersangkutan dan dapurnya kami suspend,” bebernya.

Baca juga:  Andika Perkasa Janji Rekrut 1.000 Tamtama TNI dari Putra-putri Papua Barat

Sudaryono memastikan BGN tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran maupun penyelewengan dalam bentuk apa pun. Menurutnya, pengawasan akan diperketat melalui mekanisme kontrol yang telah disiapkan.

“Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana ya trust is good, but control is better,” ucapnya. (*/red)

Latest articles

Paskibraka Kabupaten Manokwari Dikukuhkan, Bupati Minta Jadi Teladan Generasi Muda

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Bupati Manokwari Hermus Indou mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Manokwari dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81...

More like this

MUI: Pria Berbusana Wanita dalam Karnaval Agustusan Hukumnya Haram

JAKARTA, LinkPapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pria yang mengenakan pakaian wanita, termasuk...

Pemerintah Salurkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda untuk Gaji ASN-PPPK

JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah akan menyalurkan bantuan Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)...

BPJS Kesehatan Luncurkan NADI JKN, Solusi Menabung untuk Jaga Keaktifan Peserta

JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan meluncurkan program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) untuk...