SORONG, Linkpapua.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat melaksanakan kegiatan bertajuk “Penguatan Peran Serta Mitra Kerja dan Stakheholder dalam Implementasi Kegiatan Prioritas Program Pembangunan Keluarga” di Gedung ACC, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (7/10/2021).
Pada pelaksanaannya, BKKBN Papua Barat bermitra dengan Anggota DPR RI Komisi IX. Hadir dalam kegiatan ini yaitu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Sekretaris BKKBN Papua Barat, Yahya Rumbino, mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan program pembangunan keluarga (Bangga Kencana) di Papua Barat. Ada lima isu strategis yang menjadi sasaran program kegiatan.
Pertama, rendahnya penerapan pola asuh 1.000 hari pertama kehidupan anak. Hal ini berdampak pada kasus stunting yang menjadi salah satu prioritas pemerintah agar kasusnya terus menurun menjadi 14 persen pada 2024.
Kedua, kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan seks pranikah, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, serta kematian saat melahirkan.
Ketiga, angka kehamilan yang tidak diinginkan tergolong cukup tinggi. Sebab, banyak wanita kawin yang sudah tidak ingin anak lagi, tetapi tidak dapat menolak untuk hamil sehingga dapat berdampak pada pola asuh.
Keempat, rendahnya penggunaan metode kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan.
Kelima, angka kehamilan di kalangan remaja putri usia 15–19 tahun cukup tinggi, yakni 48 per 1.000.
Oleh karena itu, BKKBN Papua Barat akan mengambil beberapa langkah strategis. Mulai pencanangan penanganan stunting oleh Gubernur Papua Barat pada 2019 yang diinisiasi Dinas Kesehatan.
Lalu, audiensi Kepala BKKBN Papua Barat dengan Wakil Gubernur Papua agar menegaskan kembali pentingnya kolaborasi untuk mempercepat penurunan kasus stunting.
Kemudian, audiensi dengan Majelis Rakyat Papua untuk mendukung penanganan stunting melalui pendekatan sosio-kultural.
Selain itu, melakukan perjanjian kerja sama dengan instansi teknis terkait dalam penanganan stunting untuk melakukan konseling pranikah bagi calon pengantin, selain melakukan tugas pokok yang berkaitan dengan intervensi gizi sensitif.
Lalu, meningkatkan koordinasi rekrutmen tim pendamping keluarga dalam penanganan stunting pada tiap tingkatan wilayah.
Terakhir, meningkatkan peran duta generasi berencana untuk mengedukasi teman sebaya mereka melalui berbagai media sosial.
“Hambatan selalu ada, namun upaya tidak pernah berhenti meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya refocusing anggaran. Lewat pendekatan kemitraan kami selalu bersama untuk memberikan layanan kepada masyarakat,” terang Yahya.
Untuk informasi, jumlah kasus stunting di Papua Barat sampai September 2021 adalah 22,20 persen. Data ini bersumber dari Dinas Kesehatan Papua Barat, melalui aplikasi e-ppgbm. Data yang masuk baru sekitar 60 persen, tetapi dapat menjadi acuan untuk penanganan kasus stunting di Bumi Kasuari.
“Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran Komisi IX DPR RI yang terus memperjuangkan pembiayaan program Pembangunan Keluarga/Bangga Kencana terutama dana alokasi khusus (DAK) bagi semua OPD kabupaten/kota se-Papua Barat. Dana ini sangat bermanfaat untuk membiayai kegiatan-kegiatan sampai di tingkat kampung dan kelurahan. Serta perjuangan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh Keluarga Berencana tahun 2021,” beber Yahya.
Meskipun, untuk Papua Barat masih jauh dari memadai karena formasi penyuluh KB 2021 sebanyak 140 orang, yang lolos seleksi berkas hanya 15 orang dan sudah mengikuti proses seleksi 29 September lalu.
Kondisi ini belum ideal dibandingkan dengan jumlah kampung/kelurahan maupun geografis serta topografi wilayah yang tergolong sulit. “Demikian yang dapat saya gambarkan. Kiranya semua lapisan masyarakat/ mitra dan stakeholder dapat bekerja sama sehingga kasus stunting di Papua makin menurun dan kualitas sumber daya manusia (SDM) makin meningkat,” pungkasnya. (LP2/Red)
