25.8 C
Manokwari
Minggu, Agustus 10, 2025
25.8 C
Manokwari
More

    DPR PB Soroti Proyek Kereta Api Papua Barat: Hentikan, Mubazir

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) menyoroti proyek kereta api sebagai sarana transportasi yang tak relevan. Proyek ini harus dihentikan karena hanya akan memboroskan anggaran.

    “Program pembangunan transportasi (kereta api) tersebut hingga kini belum juga rampung. Biayanya terlalu besar. Saya kira ini mubazir. Lebih baik hentikan. Karena tak relevan dengan kondisi Papua Barat,” ujar Wakil Ketua DPR PB Ranley HL Mansawan, Sabtu (22/1/2022).

    Sorotan DPR PB ini disampaikan pada saat rapat bersama Bappenas dalam rangka konsultasi publik rancangan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041, Kamis (20/1/2022). Salah satu yang mengemuka dalam proyeksi jangka panjang Papua adalah transportasi.

    Baca juga:  Raker Bupati/Wali Kota Se-Papua Barat Bahas Penanganan Stunting

    Bappenas melihat kereta api bisa menjadi sarana alternatif. Namun DPR PB menilai, proyeksi itu terlalu fantastis. Biayanya sangat besar dan butuh waktu lebih lama untuk pengoperasiannya.

    DPR PB menilai, idealnya pembangunan di bidang transportasi di wilayah ini lebih difokuskan pada peningkatan moda transportasi darat, laut dan udara. Sebab relevan dengan kondisi daerah dan upaya mendukung peningkatan mobilitas penduduk antardaerah.

    Baca juga:  Pemprov Di-deadline Harus Selesaikan Perdasi-Perdasus dalam 6 Bulan

    Kebutuhan pembangunan transportasi untuk menyentuh masyarakat di daerah-daerah perdesaan, menurut Ranley Mansawan, harus disikapi dengan penambahan moda transportasi darat, laut, dan udara.

    “Penambahan moda transportasi juga sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Misalnya, transportasi laut yang menghubungkan kabupaten Kaimana dengan Bintuni. Jalur udara juga, mestinya ada peningkatan pelayanan,” ujarnya.

    Diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan jalur perkeretaapian Papua Barat rampung pada 2019 lalu. Rute kereta api ini direncanakan akan merangkai 6 kabupaten (Kota Sorong-Kabupaten Sorong-Selatan-Sorong-Maybrat-Teluk Bintuni-Manokwari.

    Dalam konteks pemekaran daerah otonom baru (DOB), lanjut Ranley Mansawan, DPRPB juga mendorong dan mendukung pemekaran DOB Papua Barat Daya (PBD). Dirinya mengatakan, dalam konteks otsus, DPR PB juga menaruh harapan kepada pemerintah pusat agar ada alokasi khusus penerimaan pegawai di kementerian dan lembaga.

    Baca juga:  Sinergi Cegah Korupsi, Bupati Bintuni Ikuti Rakor Pedoman MCSP KPK 2025

    “Kami juga harapkan dalam penerimaan pegawai di kementerian dan lembaga mesti mengikuti sistem penerimaan Bintara Otsus di Polri maupun TNI. Kita dengar ada di Kejaksaan Tinggi. Kita minta anak-anak asli yang berkompetensi bisa duduki jabatan strategis di Lembaga-lembaga vertikal,” pungkasnya. (LP2/Red)

    Latest articles

    Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Cuti Bersama Nasional

    0
    JAKARTA, LinkPapua.id - Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional. Kebijakan ini diambil untuk memeriahkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI sekaligus memperkuat...

    More like this

    Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Cuti Bersama Nasional

    JAKARTA, LinkPapua.id - Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional. Kebijakan ini...

    Polres Teluk Bintuni Dukung Program Swasembada Pangan Nasional

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025, Kapolres Teluk Bintuni memberikan...

    Laga Persahabatan Futsal PWI-Kemenag Papua Barat Perkuat Kolaborasi

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Laga persahabatan futsal antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat dan...