MANOKWARI, LinkPapua.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, menegaskan hubungan antara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Baham Temongmere solid dan harmonis. Dia meminta semua pihak untuk menghentikan narasi provokatif yang mencoba membenturkan kedua pemimpin tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Amin menanggapi isu yang beredar terkait rencana aksi demo sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Kota Mahasiswa Jakarta di Kantor KPK, serta berbagai tudingan terhadap Sekda yang dinilai bermuatan politis dan tidak produktif.
“Jangan menghambat pembangunan dan mengganggu pemerintahan ini dengan membenturkan Saudara Sekda dan Gubernur lewat isu-isu yang tidak produktif,” ujar Amin di Manokwari, Rabu (28/5/2025).
Dia menilai, pihak-pihak yang terus memainkan narasi konflik antara Gubernur dan Sekda adalah kelompok yang tidak ingin Papua Barat berkembang.
“Sekda dan Gubernur adalah pasangan atau paket yang tidak bisa dibenturkan karena akan mengganggu proses pelayanan masyarakat dan pemerintahan. Jangan lagi diganggu,” katanya.
Amin juga menyinggung isu-isu lama yang terus diembuskan untuk memperkeruh suasana, seperti tuduhan keterlibatan Sekda dalam mendorong munculnya suara kotak kosong pada pilkada lalu serta polemik penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Setop sudah saudara-saudara yang selama ini membenturkan mulai dari memainkan Isu kotak kosong sampai penandatanganan NPHD hingga sekarang lagi ada isu yang dibangun terkait KPK,” ucapnya.
Dia juga mengklarifikasi kabar bahwa dirinya disebut mendukung kotak kosong. Amin menegaskan, dirinya adalah Ketua Tim Pemenangan pasangan Dominggus Mandacan–Mohamad Lakotani (DOAMU) di Fakfak, dan mendampingi langsung Dominggus bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat pilkada.
“Saya yang antarkan dan mendampingi Pak Dominggus bertemu dengan Pak Airlangga di kediaman Pak Airlangga,” ungkapnya.
Terkait aksi demo ke KPK, Amin menduga ada pihak yang sengaja mengaitkannya dengan Sekda untuk merusak citra dan wibawa Gubernur.
“Saya justru curiga orang-orangnya yang terus membenturkan Sekda dengan Gubernur ini sengaja menghancurkan wibawa kepemimpinan Gubernur Papua Barat,” tuturnya.
Mengenai penandatanganan NPHD, Amin menilai langkah Sekda melakukannya secara terbuka justru merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap keuangan daerah.
“Sepanjang yang kami tahu, hubungan antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda baik dalam pemerintahan maupun keseharian baik-baik saja. Terakhir kita rapat membahas RPJMD beliau (Sekda) mewakili Gubernur dan itu biasa saja,” bebernya.
Menutup pernyataannya, Amin meminta agar tidak lagi membangun isu yang menyesatkan dan tidak berdasar.
“Coba gunakan logika berpikir, Sekda ini junior langsung Pak Gubernur di APDN Jayapura. Hubungan senioritas ini luar biasa, jadi tidak usah lagi membangun isu-isu murahan dan narasi penyesatan semacam itu,” tutupnya. (LP14/red)
