MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menggandeng insan pers untuk meningkatkan akurasi pemberitaan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Kemitraan tersebut diperkuat melalui kegiatan Media Workshop dan Gathering 2026.
Sepanjang 2026, BPK Perwakilan Papua Barat telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja, hingga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan itu mencakup pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten di wilayah kerja BPK Papua Barat.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Papua Barat Indra Priyo Suseno mengatakan media berperan menyampaikan informasi hasil pemeriksaan kepada masyarakat. Dia meminta komunikasi antara BPK dan jurnalis terus dibangun agar pemberitaan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik dan mitra strategis BPK dalam menyosialisasikan berbagai program, kegiatan, serta capaian kinerja kepada masyarakat,” ujar Indra saat membuka Media Workshop dan Gathering di aula Kantor BPK Perwakilan Papua Barat, Manokwari, Rabu (18/11/2026).
Tujuh kabupaten yang masuk dalam wilayah pemeriksaan BPK Papua Barat meliputi Manokwari, Manokwari Selatan (Mansel), Pegunungan Arfak (Pegaf), Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Indra menilai hasil pemeriksaan yang berkualitas perlu disertai pemahaman publik yang memadai. Menurutnya, perkembangan industri media dan kompleksitas persoalan pelayanan publik menuntut jurnalis memahami substansi pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Dia menyoroti sejumlah istilah dan materi pemeriksaan yang kerap muncul dalam pemberitaan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan opini BPK, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, hingga kerugian daerah.
“Sering kali dalam pemberitaan terkait hasil pemeriksaan, seperti pemahaman mengenai opini BPK, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, hingga kerugian daerah, diperlukan penjelasan agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru di kalangan masyarakat,” katanya.
Indra menegaskan hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar dokumen administratif. Hasil pemeriksaan juga menjadi instrumen pengawasan penggunaan keuangan negara yang perlu dipahami masyarakat.
Melalui workshop tersebut, Indra berharap pemeriksa dan jurnalis memiliki pemahaman yang sama dalam menyajikan informasi hasil pemeriksaan. Dia juga membuka ruang bagi wartawan untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan masukan terkait informasi yang disampaikan BPK.
“Harapannya, pemberitaan terkait tata kelola keuangan daerah di Papua Barat semakin valid, akurat, dan terpercaya,” tuturnya.
Selain memberikan edukasi, kegiatan gathering bertujuan mempererat hubungan kelembagaan antara BPK dan media. Indra mengakui jurnalis menghadapi dinamika dan tekanan tersendiri saat menjalankan tugas peliputan di lapangan.
“Kami selalu membuka pintu komunikasi dan menerima masukan konstruktif dari rekan-rekan media demi peningkatan kualitas layanan informasi publik kami ke depannya,” ucapnya. (LP14/red)












