MANOKWARI, LinkPapua.id – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Eduard Nunaki, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menuntaskan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebelum akhir tahun anggaran 2026. Dia menetapkan 15 Desember 2026 sebagai batas penyelesaian seluruh kewajiban tersebut.
“Seluruh perangkat daerah hanya memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menuntaskan berbagai kewajiban administrasi dan keuangan sebelum memasuki tahun anggaran 2027 harap ini menjadi perhatian,” ujar Eduard saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (16/11/2026).
Eduard menegaskan seluruh OPD harus menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara serius. Dia meminta pimpinan perangkat daerah memastikan seluruh pekerjaan administrasi selesai sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
“Semua pertanggungjawaban keuangan harus dipersiapkan dan dituntaskan. Target kita tanggal 15 Desember semuanya sudah harus beres,” tegas Eduard.
OPD Diminta Perhatikan Serapan Anggaran
Selain menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, Eduard meminta OPD mulai menyiapkan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2027. Persiapan sejak dini diperlukan agar pelaksanaan program pada tahun mendatang tidak terkendala persoalan administrasi dan kesiapan perangkat daerah.
Dia juga mengingatkan pimpinan OPD dan aparatur sipil negara (ASN) agar memperhatikan realisasi atau serapan anggaran 2026. Waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas sehingga setiap perangkat daerah harus memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Eduard menekankan percepatan serapan anggaran tidak boleh mengabaikan ketertiban administrasi. Setiap OPD juga harus menjaga kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada penghujung tahun. Karena itu, perangkat daerah perlu mengendalikan realisasi anggaran sekaligus memastikan seluruh dokumen pendukung pertanggungjawaban tersedia.
ASN PPPK Diminta Ikuti Orientasi
Dalam apel gabungan tersebut, Eduard turut mengarahkan ASN golongan III Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengikuti kegiatan orientasi. Dia meminta para peserta segera menuju Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) setelah apel selesai.
Peserta orientasi diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Arahan tersebut disampaikan agar agenda orientasi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat juga diarahkan mengikuti ibadah penutup seluruh rangkaian kegiatan. Ibadah tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. (LP14/red)












