Eduard Nunaki Ingatkan OPD Papua Barat, Pertanggungjawaban Keuangan Harus Tuntas 15 Desember

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Eduard Nunaki, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menuntaskan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebelum akhir tahun anggaran 2026. Dia menetapkan 15 Desember 2026 sebagai batas penyelesaian seluruh kewajiban tersebut.

“Seluruh perangkat daerah hanya memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menuntaskan berbagai kewajiban administrasi dan keuangan sebelum memasuki tahun anggaran 2027 harap ini menjadi perhatian,” ujar Eduard saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (16/11/2026).

Eduard menegaskan seluruh OPD harus menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara serius. Dia meminta pimpinan perangkat daerah memastikan seluruh pekerjaan administrasi selesai sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

Baca juga:  Suara Terbanyak, Tokoh Papua Barat: Orgenes Wonggor Layak Jadi Ketua DPRPB

“Semua pertanggungjawaban keuangan harus dipersiapkan dan dituntaskan. Target kita tanggal 15 Desember semuanya sudah harus beres,” tegas Eduard.

OPD Diminta Perhatikan Serapan Anggaran

Selain menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, Eduard meminta OPD mulai menyiapkan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2027. Persiapan sejak dini diperlukan agar pelaksanaan program pada tahun mendatang tidak terkendala persoalan administrasi dan kesiapan perangkat daerah.

Dia juga mengingatkan pimpinan OPD dan aparatur sipil negara (ASN) agar memperhatikan realisasi atau serapan anggaran 2026. Waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas sehingga setiap perangkat daerah harus memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Baca juga:  Waterpauw Lantik Penjabat Sekda Papua Barat dan Dua Pejabat Fungsional

Eduard menekankan percepatan serapan anggaran tidak boleh mengabaikan ketertiban administrasi. Setiap OPD juga harus menjaga kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada penghujung tahun. Karena itu, perangkat daerah perlu mengendalikan realisasi anggaran sekaligus memastikan seluruh dokumen pendukung pertanggungjawaban tersedia.

ASN PPPK Diminta Ikuti Orientasi

Dalam apel gabungan tersebut, Eduard turut mengarahkan ASN golongan III Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengikuti kegiatan orientasi. Dia meminta para peserta segera menuju Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) setelah apel selesai.

Baca juga:  Peringatan HAN 2024, DP3A Papua Barat Gelar Konser Rohani Anak

Peserta orientasi diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Arahan tersebut disampaikan agar agenda orientasi dapat berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat juga diarahkan mengikuti ibadah penutup seluruh rangkaian kegiatan. Ibadah tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. (LP14/red)

Latest articles

Baguna Palisoa: Joko Lingara jadi Harapan Bagi Hanura di Papua Barat

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Fakfak menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas bergabungnya Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko...

More like this

Pustu Mbenti Pegaf Belum Optimal, Ketua DPRPB Minta Pemda Bertindak

PEGAF, LinkPapua.id – Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor mendesak pemerintah daerah...

Kejurda Bola Voli SMA/SMK Se-Papua Barat Jadi Ajang Pembinaan Bibit Atlet Muda

MANOKWARI, Linkpapua.id – Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Voli tingkat SMA/SMK se-Papua Barat resmi digelar...

Libatkan Warga Binaan, Ditjenpas Papua Barat Gelar Kerja Bakti dan Bagikan Sembako

MANOKWARI, Linkpapua.id-Semangat kepedulian dan gotong royong dalam momentum menyambut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan...