Respons Atensi DPR Papua Barat, Kapan Pemprov Siapkan Dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022?

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat akhirnya menanggapi atensi DPR Papua Barat terkait pembahasan dokumen RAPBD-P 2022. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, berkoordinasi dengan Sekda, Nataniel D. Mandacan, sebagai Ketua TAPD Papua Barat untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD 2022.

Waterpauw dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2022), mengaku eksekutif sangat setuju dengan atensi Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, soal pembahasan dokumen RAPBD-P 2022.

Waterpauw mengatakan DPR Papua Barat meminta agar tidak main-main dengan waktu dan harus ditindaklanjuti agar tidak terlambat dalam pembahasan APBD-P serta APBD pokok 2023. Penyebab keterlambatan penetapan APBD sangat berpengaruh pada serapan sumber anggaran, baik dari daerah maupun pusat.

Baca juga:  Kepala Inspektorat Papau Barat: Wajib Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat, Tak Ada Santai-Santai

“Setuju sekali atas atensi Pak Ketua DPR Papua Barat,” singkat Waterpauw melalui pesan WhatsApp.

Namun, Waterpauw belum menjelaskan tindak lanjut untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022 karena baru kembali dari Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, menghadiri peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1444 hijriah.

Baca juga:  Hadapi Pilkada, Gerindra Papua Barat akan Survei dan Seleksi Internal Bakal Calon

Sebelumnya Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menegaskan bahwa lembaga legislatif sudah menyurati eksekutif, tetapi hingga saat ini belum ada respons. Dirinya pun menyampaikan kepada Sekwan agar menyurati eksekutif yang kedua kalinya.

“Dua minggu lalu saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan untuk menyurati Pemprov lagi terkait dokumen APBD perubahan,” tegas mantan legislator DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak ini.

Wonggor pun meminta perhatian Pj Gubernur Papua Barat melalui TAPD serta OPD terkait agar segera menyiapkan dokumen kemudian disampaikan ke dewan untuk segera dibahas.

Baca juga:  REI Papua Barat Optimistis Program Rumah Subsidi Disambut Baik Masyarakat

“Pada prinsipnya DPR Papua Barat akan mendorong Pemprov untuk menyiapkan dokumen dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas,” ujarnya

Menurutnya, dewan juga punya mekanisme. Ketika dokumen APBD perubahan diterima, maka harus diagendakan.

“Bukan dokumen dikasih langsung kita bahas. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati sehingga sangat diharapkan kerja sama yang baik tetap dibangun sehingga pembahasan APBD-P juga bisa maksimal,” ucapnya. (LP2/Red)

Latest articles

Satgas TMMD Mansel Kembali Cek Rumah Warga Tak Layak Huni di...

0
MANSEL, LinkPapua.id – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1808/Manokwari Selatan (Mansel) kembali mengecek rumah warga yang dinilai tidak layak huni di...

More like this

Dari Aitumieri, Dominggus Mandacan Dorong Pendidikan Jadi Fondasi Abad Kedua Peradaban Papua

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendorong pendidikan menjadi fondasi pembangunan...

Gubernur Papua Barat Pertanyakan DBH Migas Otsus ke Presiden, 2027 Berkurang Rp400 Miliar

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mempertanyakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH)...

Prof Roberth Bidik 2 Gelar Champion untuk Papua Barat di Pesparani Nasional 2027

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Papua...