Di Hadapan Sekda, Fraksi Otsus Minta Dana Otsus Dipisahkan dari APBD

Published on

MANOKWARI,Linkpapuabarat.com– Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat meminta dana Otonomi Khusus tidak lagi dicampur dan dimasukkan dalam postur APBD induk Papua Barat.

Permintaan itu langsung disampaikan Ketua Fraksi Otonomi Khusus, George Dedaida dihadapan Ketua DPR PB dan Tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPR Papua Barat, Selasa (8/12)

Menurut George, ada kerancuan dalam penggunaan otsus selama ini. Tujuan digelontorkannya otsus agar Papua Barat bisa mengejar ketertinggalan dalam sejumlah aspek pembangunan serta dipakai untuk kemaslahatan dan kepentingan Orang Asli Papua. Namun realitanya, dana otsus yang dimasukkan ke dalam postur APBD, terpakai untuk sejumlah hal yang tidak menyentuh masyarakat asli Papua.

Baca juga:  2023, Pembagian Dana Otsus PB dan PBD Masih Disatukan

“Kami sudah sampaikan ke Sekretaris Daerah sebagai ketua TAPD Papua Barat agar anggaran otsus tidak lagi masuk dalam APBD induk. Kita tahu APBD itu sebagian besar dipakai untuk belanja rutin pegawai. Hampir 70 persen dari APBD, 30 persen sisanya barulah untuk pembangunan. Apa yang mau kita hasilkan kalau sebagian besar dana sudah terpakai belanja pegawai,” kata George.

Baca juga:  Tiga Tersangka Kasus Korupsi Dermaga Yarmatun Segera Diajukan ke Persidangan

Pemerintah yang diwakili Sekretaris Daerah, keuangan dan inspektorat, lanjut George merespon positif usulan tersebut. Bahkan usulan ini sempat dipikirkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Mereka menyambut baik, tapi tidak bisa direalisasikan tahun ini. Mungkin di tahun 2022 baru bisa mereka laksanakan,” kata George.

Baca juga:  Filep Wamafma Dilantik sebagai Ketua APTISI Papua Barat 2026–2031

Fraksi Otsus, tegas George akan konsisten mengawal implementasi serta realisasi program pemerintah yang dibiayai dana otsus. Sebab itu adalah amanah dari Orang Asli Papua yang mereka wakili di parlemen.

‘’Pokoknya kami tidak akan main-main dengan penggunaan dana otsus. Pemerintah pusat juga sudah meminta agar penggunaan dana otsus di daerah harus diawasi agar bisa maksimal peruntukannya bagi OAP,” tutur George.(LPB1/red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat Kemandirian dan Tata Kelola

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil...