MANOKWARI, LinkPapua.id – Kabupaten dengan intensitas kerawanan tinggi ditargetkan menjadi titik utama pembentukan klaster logistik di Papua Barat. Daerah pusat klaster tengah dikaji BPBD.
Kepala BPBD Papua Barat Derek Ampnir, menyampaikan bahwa dalam menindaklanjuti pembentukan klaster logistik pihaknya akan melakukan kajian terkait penempatan lokasi klaster logistik yang akan di bentuk.
“Sebenarnya di 7 kabupaten Papua Barat tingkat kerawanan cukup tinggi namun karena merujuk pada aturan bahwa setiap provinsi hanya membentuk empat klaster logistik maka kami akan melakukan kajian,” ujar Derek di Mansinam Beach, Selasa (12/8/2025).
Menurut Derek, BPBD memiliki parameter terhadap kabupaten yang memenuhi syarat untuk dibentuk klaster. Salah satu parameter yaitu kabupaten dengan tingkat kerawanan tinggi agar ketika tiba-tiba terjadi bencana dapat diatasi dengan cepat dan memudahkan penanganannya.
“Itu salah satu ukuran yang natural artinya kita jadikan empat kabupaten yang menjadi pusat klaster karena memiliki resiko tinggi terhadap bencana,” tuturnya.
Dikatakan Derek bahwa kabupaten Pegunungan Arfak menjadi salah satu yang berpotensi menjadi titik klaster karena selain rawan bencana longsor, akses yang susah dijangkau juga menjadi kriteria tersendiri.
Selain itu, pihaknya dapat membagi dengan jangkauan yang mudah di antaranya satu klaster dapat di wilayah selatan Provinsi Papua Barat antara Kabupaten Kaimana atau Fakfak. Di wilayah pinggir dapat dipusatkan di kabupaten Manokwari atau Teluk Wondama.
“Jika dilihat kita bisa menempatkan di Manokwari karena selain ibukota provinsi Papua Barat juga tingkat kerawanan yang cukup tinggi,” kata dia
Lebih lanjut, Derek katakan bahwa dalam satu klaster logistik terdapat enam instansi di antaranya BNPB-BPBD sebagai koordinasi, pembinaan hingga fasilitas penyelenggara. Dinas sosial sebagai penyaluran bantuan sosial dan kebutuhan dasar.
Kemudian, dinas kesehatan mengurusi layanan kesehatan, dinas perhubungan membantu transportasi dan distribusi bantuan, PMI memberi bantuan kemanusiaan dan organisasi non-pemerintah membantu penyediaan logistik dan koordinasi bantuan.
“Keenam instansi tersebut bekerja sama saling menopang untuk penanggulangan bencana sehingga lebih terkoordinasi dan memudahkan. Semoga kedepan progres ini dapat berjalan lancar dan segera dibentuk sehingga menjadi provinsi pertama terbentuk klaster logistik di tanah Papua,” tutupnya. (LP14/red)
