Cerita Dominggus Tagih Anggaran ke OPD Pemprov Papua Barat Lewat WhatsApp

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, punya cara tersendiri untuk menghadapi lambatnya penginputan data anggaran OPD Pemprov Papua Barat. Dia mengaku harus turun tangan langsung menagih progres anggaran dengan menghubungi para kepala OPD satu per satu melalui pesan WhatsApp.

“Semua terlambat. Bahkan baru tanggal 4 Januari jam 12 siang seluruh dokumen selesai. Puji Tuhan, tanggal 8 Januari nanti baru akan dibahas di Kementerian Dalam Negeri,” ujar Dominggus saat memimpin apel perdana lingkup Pemprov Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (5/1/2026).

Baca juga:  Kader PKS di Papua Barat " Patungan" Bantu Korban Bencana Banjir di Sumatera

Aksi ‘jemput bola’ via WhatsApp ini dilakukan karena proses administrasi APBD 2026 dinilai sangat molor hingga ke tahap penginputan data. Akibat kendala teknis dan koordinasi di internal OPD tersebut, anggaran baru bisa ditetapkan pada H-1 sebelum pergantian tahun.

“Pengalaman saya dari ASN, camat, Bupati Manokwari, Penjabat Bupati Pegunungan Arfak, sampai Gubernur Papua Barat periode pertama dan sekarang periode kedua, APBD 2026 ini yang paling lambat karena baru ditetapkan pada malam 30 Desember 2025,” ungkapnya.

Baca juga:  FKPT Papua Barat-BNPT Gelar Aksi Musik Anak Bangsa Lawan Radikalisme dan Terorisme

Dominggus merasa kecewa karena keterlambatan ini menjadi catatan terburuk sepanjang perjalanan karier birokrasi dan kepemimpinannya. Dia menilai lemahnya manajemen internal membuat Papua Barat tertinggal dari provinsi baru hasil pemekaran dalam hal kecepatan anggaran.

“Ini menjadi pengalaman yang buruk dan tidak boleh terulang. Tahun 2026, paling lambat November, APBD 2027 sudah harus ditetapkan,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan ini dipicu dokumen KUA-PPAS yang baru diserahkan pada minggu kedua Desember 2025 sehingga merembet ke dokumen strategis lainnya. Lemahnya disiplin perencanaan ini dianggap berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Baca juga:  SK Mendagri, Ini Nama-Nama Tiga Penjabat Kepala Daerah di Papua Barat

“Selama ini kita bekerja sendiri-sendiri. Ke depan saya minta semua OPD bekerja bersama, kerja cepat, dan kerja tepat,” ketusnya.

Dominggus menginstruksikan agar seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) segera dituntaskan tanpa alasan lagi. Dia mematok target seluruh dokumen tersebut sudah harus terbagi habis ke tiap instansi pada pertengahan Januari ini. (LP14/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...