Prabowo Lirik Opsi Pemotongan Gaji Menteri-DPR di Tengah Krisis Global

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Presiden Prabowo Subianto melirik opsi pemotongan gaji anggota kabinet hingga anggota DPR sebagai langkah efisensi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini dipertimbangkan untuk menghemat anggaran negara demi membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak krisis.

Prabowo mencontohkan Pakistan sebagai negara yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pemangkasan upah pejabat tersebut. Hasil penghematan dari pemotongan gaji tersebut nantinya akan dialihkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga rentan.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” ujar Prabowo saat memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Baca juga:  GMRI ingatkan pemimpin waspadai bahaya kolonial baru di tengah pandemi

Selain soal gaji, Presiden memberikan instruksi ketat terkait penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan instansi pemerintah. Hal ini merespons lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz baru-baru ini.

“Semua kantor pemerintah maupun swasta 50 persen kerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya jadi 4 hari,” ucapnya merujuk pada kebijakan efisiensi di luar negeri.

Wacana bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) tersebut diharapkan dapat menekan konsumsi energi secara signifikan di sektor perkantoran. Prabowo juga meminta kementerian untuk segera menyetop belanja kendaraan dinas baru serta pengadaan mebel yang belum mendesak.

Baca juga:  UHC Tercapai, Akses Kesehatan Merata Masih Jadi PR Pemerintah

Pemerintah juga akan memperketat izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi seluruh pejabat tinggi negara dan daerah. Dana negara kini dilarang keras digunakan untuk menyelenggarakan acara seremonial atau pesta yang bersifat hura-hura.

“Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi tidak boleh gunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya,” tegasnya.

Sejumlah sektor lain seperti lembaga pendidikan tinggi juga disarankan untuk mulai mengkaji kembali sistem belajar mengajar secara daring. Penyesuaian ini dipandang perlu guna mengurangi mobilitas kendaraan yang berdampak langsung pada penggunaan BBM nasional.

Baca juga:  Presiden Prabowo Beri Sinyal Kenaikan Gaji TNI-Polri, Ini Kata Mensesneg

Prabowo menekankan bahwa penghematan ini bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dikaji pelaksanaannya. Seluruh jajaran menteri diminta segera melakukan simulasi anggaran agar krisis global tidak mengguncang stabilitas ekonomi dalam negeri.

“Ini hanya contoh, maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa kaji masalah ini, saya kira kita juga harus upayakan bahwa kita lakukan penghematan,” pungkasnya. (*/red)

Latest articles

Suami di Manokwari Laporkan Istri dan Oknum Komisioner KPU ke Polisi...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang suami berinisial R melaporkan istrinya, TJ, dan AM yang disebut sebagai Komisioner KPU Papua Barat periode 2025-2030 ke Polresta Manokwari....

More like this

Pemerintah Salurkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda untuk Gaji ASN-PPPK

JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah akan menyalurkan bantuan Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)...

BPJS Kesehatan Luncurkan NADI JKN, Solusi Menabung untuk Jaga Keaktifan Peserta

JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan meluncurkan program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) untuk...

Presiden Prabowo ke Menteri Bahlil: Jangan Naikkan Harga BBM Bersubsidi!

JAKARTA, LinkPapua.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjaga harga BBM...