Tekan Pengangguran, DPRP-Pemprov Papua Barat Bahas Perda Pemberdayaan Pekerja OAP

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP dan Pemprov Papua Barat membahas rancangan peraturan daerah (raperda) untuk memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan tenaga kerja orang asli Papua (OAP) di tengah tingginya angka pengangguran di daerah tersebut. Regulasi ini disiapkan untuk meningkatkan akses, kapasitas, dan daya saing tenaga kerja OAP di berbagai sektor pekerjaan.

“Dalam perda ini tenaga kerja OAP akan diberikan afirmasi dalam memperoleh pekerjaan, baik sebagai prioritas, target, maupun melalui langkah-langkah strategis,” ujar Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin, dalam rapat pembahasan di Hotel Vitta, Manokwari, Senin (13/4/2026).

Baca juga:  Forum Relawan Covid-19 akan Dibentuk, dari Tingkat Provinsi sampai Kampung

Pembahasan perda ini melibatkan DPRP Papua Barat bersama instansi teknis terkait sebagai upaya menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur penempatan kerja, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia OAP.

Selain afirmasi dalam dunia kerja, perda ini juga mengatur peningkatan kompetensi melalui pelatihan hingga pemberian sertifikat kompetensi kerja. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja OAP agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Baca juga:  September, Serapan Anggaran APBD Papua Barat 2023 Jauh dari Target

“Perda ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP, memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi,” jelas Amin.

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Papua Barat, Jandry Salakory, mengungkapkan tingkat pengangguran di Papua Barat masih relatif tinggi dan didominasi lulusan baru. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan dalam sektor ketenagakerjaan daerah.

Baca juga:  Ketentuan Baru di Papua Barat: Arfak-Maybrat Prioritas, Vaksinasi Jadi Imunisasi

“Setiap tahun, lulusan dari SMA, SMK, maupun perguruan tinggi terus bertambah dan menjadi pencari kerja baru di Papua Barat,” ungkap Jandry.

Melalui perda ini, pemerintah berharap dapat menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat posisi tenaga kerja OAP di tengah persaingan dunia kerja. Regulasi ini juga ditargetkan menjadi solusi jangka panjang dalam pemerataan kesempatan kerja di Papua Barat. (LP14/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...