Bawaslu Papua Barat Warning Parpol: Data Ganda-Keanggotaan Fiktif Bisa Gagalkan Verifikasi

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat memberikan peringatan kepada seluruh partai politik (parpol) terkait pembenahan administrasi menjelang Pemilu 2029. Otoritas pengawas menyinggung risiko kegagalan verifikasi akibat persoalan data ganda hingga keanggotaan fiktif.

“Jangan sampai ada data ganda atau keanggotaan fiktif. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi bisa menggugurkan syarat administratif saat verifikasi faktual,” ujar Anggota Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, kepada wartawan usai membawakan materi pada kegiatan Muskerwil Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Swiss-Belhotel, Manokwari, Senin (4/5/2026).

Baca juga:  Calon Taruna-Taruni Akpol Papua Barat Mulai Jalani Tes Kesehatan Hari ini

Nurlaila meminta pengurus partai politik di seluruh tingkatan mulai merapikan struktur organisasi sejak dini. Langkah ini bertujuan untuk menghindari persoalan administrasi klasik yang kerap muncul saat tahapan krusial.

“Persiapan administratif itu bukan hal sepele. Struktur kepengurusan hingga keanggotaan harus rapi, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan sejak sekarang,” kata Nurlaila.

Bawaslu juga menyoroti praktik pencatutan nama warga tanpa persetujuan yang berpotensi memicu sengketa hukum. Tiap partai harus memastikan individu yang terdaftar benar-benar menyatakan diri sebagai anggota secara sadar.

Baca juga:  Ali Baham Minta OPD Persiapkan Penyambutan Dominggus-Lakotani 3 Maret

“Keanggotaan harus valid. Orang yang terdaftar harus benar-benar ada dan secara sadar menyatakan diri sebagai anggota. Jangan ada nama yang dicatut tanpa persetujuan,” tambahnya.

Sementara itu, partai politik yang baru saja melaksanakan pelantikan pengurus wajib segera mengunggah dokumen surat keputusan (SK) terbaru. Hal tersebut untuk memperkuat legitimasi dan mempermudah proses pemutakhiran data di sistem administrasi.

Baca juga:  Bawaslu Manokwari bersama PWI Papua Barat Komitmen Wujudkan Pilkada Berintegritas

“Setelah pelantikan, SK harus langsung diunggah dan disampaikan ke seluruh jajaran. Ini penting untuk legitimasi sekaligus memudahkan proses verifikasi,” tegas Nurlaila.

Otoritas pengawas akan melakukan uji petik langsung di lapangan saat tahapan verifikasi faktual berlangsung. Ketidaksesuaian antara dokumen fisik dengan kondisi riil bakal berdampak langsung pada status kepesertaan partai.

“Semua data akan dicek langsung. Kalau tidak sesuai, tentu ada konsekuensinya. Jadi jangan anggap enteng sejak awal,” tutupnya. (LP14/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...