MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat memberikan peringatan kepada seluruh partai politik (parpol) terkait pembenahan administrasi menjelang Pemilu 2029. Otoritas pengawas menyinggung risiko kegagalan verifikasi akibat persoalan data ganda hingga keanggotaan fiktif.
“Jangan sampai ada data ganda atau keanggotaan fiktif. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi bisa menggugurkan syarat administratif saat verifikasi faktual,” ujar Anggota Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, kepada wartawan usai membawakan materi pada kegiatan Muskerwil Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Swiss-Belhotel, Manokwari, Senin (4/5/2026).
Nurlaila meminta pengurus partai politik di seluruh tingkatan mulai merapikan struktur organisasi sejak dini. Langkah ini bertujuan untuk menghindari persoalan administrasi klasik yang kerap muncul saat tahapan krusial.
“Persiapan administratif itu bukan hal sepele. Struktur kepengurusan hingga keanggotaan harus rapi, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan sejak sekarang,” kata Nurlaila.
Bawaslu juga menyoroti praktik pencatutan nama warga tanpa persetujuan yang berpotensi memicu sengketa hukum. Tiap partai harus memastikan individu yang terdaftar benar-benar menyatakan diri sebagai anggota secara sadar.
“Keanggotaan harus valid. Orang yang terdaftar harus benar-benar ada dan secara sadar menyatakan diri sebagai anggota. Jangan ada nama yang dicatut tanpa persetujuan,” tambahnya.
Sementara itu, partai politik yang baru saja melaksanakan pelantikan pengurus wajib segera mengunggah dokumen surat keputusan (SK) terbaru. Hal tersebut untuk memperkuat legitimasi dan mempermudah proses pemutakhiran data di sistem administrasi.
“Setelah pelantikan, SK harus langsung diunggah dan disampaikan ke seluruh jajaran. Ini penting untuk legitimasi sekaligus memudahkan proses verifikasi,” tegas Nurlaila.
Otoritas pengawas akan melakukan uji petik langsung di lapangan saat tahapan verifikasi faktual berlangsung. Ketidaksesuaian antara dokumen fisik dengan kondisi riil bakal berdampak langsung pada status kepesertaan partai.
“Semua data akan dicek langsung. Kalau tidak sesuai, tentu ada konsekuensinya. Jadi jangan anggap enteng sejak awal,” tutupnya. (LP14/red)
