M1R SSI Manokwari Gugat Legalitas Penunjukan Plt Ketua Ikemal Papua Barat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPW Maluku Satu Rasa Salam-Sarane Indonesia (M1R SSI) Manokwari menggugat legalitas penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ikatan Keluarga Maluku (Ikemal) Papua Barat. Mandat yang diberikan kepada Romel Tapilatu (RT) dan enam koleganya dinilai cacat prosedur.

“Orang tatua sudah meletakkan dasar tiga tungku sebagai acuan dalam kepengurusan Ikemal. Artinya representasi kepengurusan Ikemal itu harus ada dari Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara untuk duduk dalam sebuah organisasi. Itu yang harus dilihat,” ujar Ketua DPW M1R SSI Manokwari Gerald Lusikooy dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Baca juga:  DPMK Dorong 57 Kampung di Manokwari Selatan Segera Punya Database

Persoalan ini mencuat setelah adanya penunjukan kepengurusan sementara yang dianggap tumpang tindih dengan periode sebelumnya. Gerald menyebut kepengurusan lama sebenarnya masih aktif, termasuk jabatan Sekretaris Ikemal Papua Barat yang diduduki Rachmat Sinamur.

Baca juga:  BKKBN Papua Barat Gelar Workshop Parenting di Mansel, Bahas 1001 CB ke Remaja

Penunjukan RT beserta enam rekannya dianggap tidak mewakili representasi masyarakat Maluku secara utuh. Gerald menilai langkah tersebut merupakan hasil koordinasi yang buruk dan terkesan menutupi sesuatu dari publik.

Selain itu, Gerald meminta Ketua Ikemal se-Tanah Papua segera menarik kembali mandat yang telah diberikan kepada RT. Dia menyarankan pembangunan koordinasi ulang dengan Sekretaris Ikemal Papua Barat guna mencegah perpecahan antarwarga Maluku.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Instruksikan Kibarkan Bendera Merah Putih-Tak Jual Miras Jelang HUT Ke-81 RI

Dia menambahkan Sekretaris Ikemal Papua Barat sebaiknya berkomunikasi dengan kepala suku dari Maluku Utara, Tengah, dan Tenggara. Hal ini diperlukan untuk menentukan nama-nama perwakilan daerah yang akan duduk di kursi kepengurusan. (*/red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...