Pansus DPRP Papua Barat Rampungkan Pembahasan LKPJ 2025, Hasilkan 25 Rekomendasi

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2025. Hasil dari kerja pansus tersebut menelurkan puluhan butir rekomendasi yang akan segera diputuskan melalui mekanisme lembaga.

“Setelah ini akan diserahkan hasil kerja pansus kepada pimpinan dan akan ditetapkan dalam paripurna DPR,” ujar Ketua Pansus DPRP Papua Barat Irsan Liee usai memimpin rapat finalisasi di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (18/5/2026).

Baca juga:  LPPN Kukuhkan 18 Dewan Juri dan Totalisator Pesparawi Nasional XIV, Ronny Lopies Jadi Ketua

Kerja pansus ini menghasilkan sebanyak 25 rekomendasi resmi yang mencakup evaluasi kinerja terhadap 25 perangkat daerah di lingkup Pemprov Papua Barat. Tim pansus menyoroti adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar serta efektivitas manfaat program yang menyentuh masyarakat.

Pansus juga melakukan uji petik dengan mencocokkan data laporan administrasi terhadap kondisi riil di lapangan. Selama proses klarifikasi, ditemukan sejumlah ketidaksinkronan data yang dipicu oleh kendala keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran tersebut.

Baca juga:  DBH Migas Papua Barat Terancam Dipangkas 81 Persen pada 2027, DPRP Siapkan Sikap

“Pada intinya penekanan pansus itu manfaat dari program yang telah dilakukan dan dari sisi anggaran yang disoroti adanya SiLPA yang besar,” tegas Irsan.

Seluruh butir rekomendasi kini telah memasuki tahap finalisasi untuk diserahkan kepada pimpinan dewan. Dokumen tersebut nantinya menjadi rujukan utama bagi DPRP dalam mengevaluasi akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah provinsi sepanjang tahun 2025.

Baca juga:  Antisipasi Karhutla Meluas, Pemprov Papua Barat Siapkan Opsi Status Darurat

Selain itu, rekomendasi ini berfungsi sebagai peta jalan perbaikan untuk pelaksanaan program kerja pada tahun mendatang. Hal tersebut dimaksudkan agar kendala teknis yang ditemukan pada laporan tahun ini tidak terulang kembali di masa depan. (LP14/red)

Latest articles

Kredit Perbankan Papua Barat dan Papua Barat Daya Tembus Rp19,50 Triliun,...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran kredit perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp19,50 triliun hingga September 2026. Namun, penyaluran kredit kepada sektor...

Gempa M 4,8 Guncang Sentani Papua

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Kredit Perbankan Papua Barat dan Papua Barat Daya Tembus Rp19,50 Triliun, Kredit UMKM Justru Turun

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran kredit perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai...

Kapolri Suyudi Mutasi 6 Kapolda, Termasuk Papua Barat

JAKARTA, LinkPapua.id - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi enam kepala kepolisian daerah...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...