MANOKWARI, LinkPapua.id – Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional dan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Nasional berpeluang digelar bersamaan pada 2029. Wacana itu mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) di Manokwari, Papua Barat.
“Pada tahun 2029 Pesparawi dan Pesparani Nasional akan berada pada tahun penyelenggaraan yang sama. Karena itu tidak menutup kemungkinan jika disepakati bersama dapat dilaksanakan bersamaan, khusus pada pembukaannya saja, sedangkan untuk perlombaannya tetap dilaksanakan masing-masing,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama (Kemenag) RI sekaligus Ketua LPPN Jeane Marie Tulung di Hotel Aston Niu, Manokwari, Kamis (25/6/2026).
Jeane menjelaskan Pesparawi Nasional XIV digelar pada 2026 di Manokwari, sedangkan Pesparani Nasional berikutnya akan berlangsung pada 2027 di Sulawesi Utara. Menurutnya, kedua agenda nasional itu berpotensi bertemu pada tahun penyelenggaraan yang sama pada 2029.
Menurutnya, selama ini Pesparawi dan Pesparani digelar pada tahun yang berbeda. Sumber pendanaan kedua kegiatan juga berasal dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen dan Direktorat Jenderal Bimas Katolik.
“Selama ini Pesparawi dan Pesparani dilaksanakan pada tahun yang berbeda. Di samping itu sumber anggarannya juga berbeda antara Bimas Kristen dan Bimas Katolik,” ujarnya.
Jeane mengatakan wacana penggabungan tersebut telah beberapa kali dibahas bersama Direktorat Jenderal Bimas Katolik. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaannya.
Dia menambahkan bahwa penggabungan hanya diwacanakan pada seremoni pembukaan. Sementara perlombaan tetap akan dilaksanakan secara terpisah sesuai mekanisme masing-masing.
“Tujuan utamanya adalah memperkuat kebersamaan antara umat Kristen dan Katolik. Kita sudah memiliki pengalaman bersama dalam penyelenggaraan Natal Nasional,” tuturnya.
Rencana tersebut masih membutuhkan pembahasan lanjutan serta persetujuan berbagai pihak. Termasuk di antaranya Kemenag sebagai pemangku kebijakan.
“Barangkali dalam Munas ini ada rekomendasi dan kesepakatan yang kemudian akan saya laporkan kepada Menteri Agama. Di pihak Bimas Katolik juga tentunya akan melakukan pembahasan yang sama dan itu yang nantinya menjadi acuan untuk pelaksanaan ke depan,” ucapnya. (LP14/red)
