DPRP Papua Barat Minta Panitia Pesparawi XIV Serahkan Bukti Pertanggungjawaban Anggaran Rp65,3 Miliar

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat meminta panitia Pesparawi Nasional XIV menyerahkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp65,3 miliar yang digunakan untuk penyelenggaraan ajang tersebut. Permintaan itu dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana daerah.

“DPRP juga meminta pertanggungjawaban anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada panitia Pesparawi Nasional. Saya meminta seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban diberikan kepada dewan,” ujar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program perangkat daerah di rumah dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Rabu (1/7/2026).

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Mulai Bangun Kantor DPRPB dan MRPB Tahun Depan

Dominggus meminta panitia segera menyiapkan seluruh dokumen beserta penjelasan penggunaan anggaran. Menurutnya, langkah itu diperlukan agar proses pengawasan berjalan transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV didukung anggaran sebesar Rp65,3 miliar yang berasal dari beberapa sumber pembiayaan. Sebanyak Rp29,3 miliar di antaranya bersumber dari Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Papua Barat.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Usul Pembangunan Depot BBM di Mansel

Pemprov Papua Barat mengalokasikan hibah sebesar Rp41 miliar yang dicairkan dalam tiga tahap. Rinciannya yakni Rp5 miliar pada 2024, Rp10 miliar pada 2025, dan Rp26 miliar pada 2026.

Dominggus menegaskan DPRP Papua Barat memiliki kewenangan memastikan setiap rupiah dana pemerintah digunakan sesuai peruntukan. Seluruh penggunaan anggaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Baca juga:  Pansus DPRPB Temukan Data LKPJ 2024 Tak Sesuai, Akan Disinkronkan dengan TAPD

Besarnya anggaran yang digunakan membuat proses pertanggungjawaban keuangan menjadi perhatian setelah Pesparawi Nasional XIV berakhir. DPRP Papua Barat diperkirakan akan mencermati kesesuaian realisasi belanja, bukti pengeluaran, serta hasil pelaksanaan kegiatan sebelum menyatakan penggunaan anggaran telah memenuhi prinsip akuntabilitas. (LP14/red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat Kemandirian dan Tata Kelola

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil...