Ketua Pemuda Dominggus Mandacan Minta Gubernur Copot Kadinkes Papua Barat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Pemuda Dominggus Mandacan, Thomas Ricky Sanadi, meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat, Alwan Rimosan. Desakan itu disampaikan setelah menilai kinerja Dinas Kesehatan belum optimal dalam penyerapan anggaran kesehatan bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Anggaran yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat justru belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan semangat Otonomi Khusus,” ujar Thomas dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026).

Baca juga:  Dipantau Jokowi, Polres Manokwari Gelar Vaksinasi Covid-19 di Rumah Ibadah

Thomas menyoroti realisasi penyerapan anggaran kesehatan Otsus tahun anggaran 2026 yang dinilai masih rendah. Dari alokasi Rp50 miliar, realisasi penyerapan hingga pertengahan tahun disebut baru mencapai 4,6 persen.

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran tersebut tidak sejalan dengan tujuan Otsus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Papua Barat. Dia juga menilai kondisi itu berdampak pada masih tingginya beban biaya pengobatan yang harus ditanggung warga.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Segera Terbitkan SK Pergeseran Anggaran, OPD Diminta Gercep Eksekusi Program

Selain itu, pihaknya menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Papua Barat. Tuntutan tersebut meliputi pencopotan Kepala Dinas Kesehatan, evaluasi dan transparansi penggunaan anggaran kesehatan Otsus, serta penunjukan pimpinan baru yang dinilai memiliki integritas dan kompetensi.

Thomas juga memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk merespons tuntutan tersebut. Dia menyatakan aksi demonstrasi akan digelar apabila dalam 3×24 jam tidak ada langkah tegas dari gubernur.

Baca juga:  Masyarakat Jangan Khawatir! Maybrat Telah Kondusif, TNI-Polri Dirikan Pos Penjagaan 24 Jam

“Apabila dalam waktu 3×24 jam belum ada langkah tegas dari Gubernur Papua Barat, kami akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Papua Barat sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Dinas Kesehatan Papua Barat sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait rendahnya serapan anggaran Otsus. Dinas menyebut keterlambatan penyerapan dipengaruhi proses regulasi dan mekanisme administrasi serta menyatakan pelaksanaan program akan dipercepat setelah seluruh persyaratan terpenuhi. (LP14/red)

Latest articles

Permendagri 17/2026 Jadi Rujukan Anggaran Papua Barat, Sekda Buka Ruang Konsultasi

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran 2027 memahami aturan yang menjadi...

More like this

Permendagri 17/2026 Jadi Rujukan Anggaran Papua Barat, Sekda Buka Ruang Konsultasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta seluruh pihak...

PSSI Papua Barat Mulai Tahapan Pemilihan Ketua, Pendaftaran Dibuka 5-9 Oktober

MANOKWARI, LinkPapua.id – Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Papua Barat...

Nilai Ekspor Papua Barat Agustus 2026 Melonjak Jadi US$297,51 Juta, Didominasi Bahan Bakar Mineral

MANOKWARI, LinkPapua.id – Nilai ekspor Papua Barat pada Agustus 2026 melonjak menjadi US$297,51 juta....