Kajati Papua Barat Kunjungi Teluk Bintuni, Bangun Komunikasi dengan Pemda-Forkopimda

Published on

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati (Kajati) Papua Barat I Putu Gede Astawa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kunjungan tersebut menjadi ajang membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Kunjungan Kajati Papua Barat disambut Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Teluk Bintuni Muhammad Ikbal. Penyambutan berlangsung di halaman Kantor Kejari Teluk Bintuni, Distrik Manimeri, Selasa (8/9/2026).

Penyambutan Kajati Papua Barat berlangsung dengan nuansa adat. Kajari Teluk Bintuni Muhammad Ikbal menyematkan tas noken kepada Kajati sebagai bentuk penghormatan, sedangkan Bupati Yohanis Manibuy memasangkan mahkota.

Kajati Papua Barat hadir bersama Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Agustiawan Umar, Asisten Pembinaan Kusuma Jaya Bulo, serta jajaran staf Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kunjungan tersebut juga diikuti unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni dan forkopimda.

Kajari Teluk Bintuni Muhammad Ikbal mengatakan kunjungan ini menjadi kehormatan bagi jajaran Kejari Teluk Bintuni. Terlebih, I Putu Gede Astawa merupakan Kajati Papua Barat yang baru menjabat.

Baca juga:  Bupati Teluk Bintuni Minta Dukung Penuh Pendataan Awal Regsosek 2022
Penyambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati (Kajati) Papua Barat I Putu Gede Astawa di halaman Kantor Kejari Teluk Bintuni, Distrik Manimeri, Selasa (8/9/2026). (Foto: Saryanto/LinkPapua.id)

“Semoga kehadiran Bapak Kajati beserta rombongan dapat memberikan motivasi, dorongan, dan support kepada kami seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Ikbal menyampaikan Kantor Kejari Teluk Bintuni masih menjalani renovasi dan rehabilitasi pada sejumlah bagian. Pemkab Teluk Bintuni turut mendukung pembangunan tersebut melalui bantuan hibah untuk peningkatan fasilitas kantor.

Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang pelayanan Kejari Teluk Bintuni kepada masyarakat. Terutama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengatakan kunjungan Kajati menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan hubungan kelembagaan yang harmonis.

Baca juga:  Dihadiri Wabup Joko, Muslimat NU Bintuni Meriahkan Tahun Baru Islam dengan Jalan Santai

“Pemerintah daerah senantiasa membuka ruang seluas-luasnya untuk kerja sama, konsolidasi dan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat maupun Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni,” kata Yohanis.

Yohanis berharap sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga berharap pendekatan hukum dilakukan secara merata untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Semoga kunjungan ini membawa manfaat, memperkuat sinergi dan menjadi awal yang baik bagi hubungan kelembagaan yang semakin solid,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Papua Barat I Putu Gede Astawa mengatakan kunjungan ke Teluk Bintuni juga menjadi kesempatan memperkenalkan diri sebagai pejabat baru. Dia sekaligus membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan di daerah.

“Saya sangat senang karena bisa melihat teman-teman, Bapak Bupati bersama Forkopimda itu sangat kompak. Saya harapkan ke depannya bisa lebih ditingkatkan,” ucapnya.

Dia menilai kekompakan pemerintah daerah dan forkopimda menjadi modal dalam mendorong pembangunan. Kajati juga berharap pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni terus berkembang dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Baca juga:  Lima Dokter Spesialis Tangani Pemeriksaan AYO dan PMK2

Astawa menekankan peran Kejaksaan tidak hanya pada penegakan hukum. Kejaksaan juga dapat memberikan pendampingan dan saran hukum kepada pemerintah daerah melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Menurutnya, Bidang Datun dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan pendapat dan pertimbangan hukum. Pendampingan tersebut terutama dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan.

Dia berharap komunikasi pemerintah daerah dan Kejaksaan terus dibangun agar kebijakan pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menekankan pentingnya pencegahan dan pembinaan untuk meminimalkan persoalan hukum sejak awal.

“Kalau masih bisa dibina, kita beri saran. Kita diskusi bersama, sehingga persoalan tidak langsung berujung pada proses hukum,” terangnya.

Astawa juga mengajak forkopimda menjaga kekompakan dan keamanan daerah. Menurutnya, kondisi keamanan yang relatif kondusif perlu dipertahankan untuk mendukung pembangunan. (LP5/red)

Latest articles

Pemprov Papua Barat Kebut Sertifikasi 2,29 Juta Benih Kakao-Kalapa

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat mengebut sertifikasi 2.290.100 batang benih komoditas perkebunan kakao, pala, dan kelapa. Benih tersebut ditargetkan siap disalurkan kepada petani...

More like this

Pemprov Papua Barat Kebut Sertifikasi 2,29 Juta Benih Kakao-Kalapa

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat mengebut sertifikasi 2.290.100 batang benih komoditas perkebunan kakao,...

‎Gubernur Papua Barat Minta Syarat DOB PBT Dipenuhi, Mesti Percepat Pemekaran Kabupaten

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru...

Bupati Pegaf Minta Gubernur Papua Barat Bantu Kawal Pembentukan DOB Meiyakh

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf) Dominggus Saiba meminta Gubernur Papua Barat Dominggus...