MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meluncurkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan Papua Barat (Simonev) untuk memperkuat pemantauan program penanggulangan kemiskinan. Aplikasi tersebut dirancang untuk memantau perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program secara terintegrasi di seluruh kabupaten.
“Berdasarkan data BPS per September 2025, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat sebesar 18,68 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 98,46 ribu jiwa,” ujar Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus (Otsus), Syors Alberth Ortisanz Marani, saat mewakili Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah se-Papua Barat di Hotel Vitta Sowi, Manokwari, Selasa (15/9/2026).
Data itu menjadi salah satu dasar pemerintah memperkuat pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Syors mengatakan penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas Bappeda atau Dinas Sosial semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat Papua Barat,” kata Syors.
Syors menjelaskan Simonev menjadi instrumen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan yang transparan, terukur, dan berbasis data. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah dapat memantau program penanggulangan kemiskinan di seluruh kabupaten secara berkala dan terintegrasi.
Pemantauan Simonev mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan. Capaian serta kendala pelaksanaan di lapangan juga diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga pemerintah bisa segera menentukan tindak lanjut.
Syors meminta Bappeda Papua Barat sebagai pengelola aplikasi memastikan seluruh perangkat daerah dan Bappeda kabupaten memperoleh pendampingan yang memadai. Dia menegaskan Simonev harus digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, bukan sekadar diluncurkan dalam sebuah seremoni.
“Saya meminta kepada Bappeda provinsi selaku pengelola aplikasi ini untuk memastikan seluruh perangkat daerah dan Bappeda kabupaten mendapatkan pendampingan yang memadai, sehingga aplikasi ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tidak sekadar menjadi seremoni peluncuran semata,” tegasnya.
Selain itu, Syors meminta kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah menjadikan data sebagai landasan dalam setiap pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penanganan kemiskinan, kata dia, membutuhkan sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Dia berharap rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen dan langkah konkret yang dapat segera diterapkan untuk menekan angka kemiskinan di Papua Barat. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan seluruh masyarakat Papua Barat.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih bersungguh-sungguh, saling bahu-membahu, demi kesejahteraan Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua Barat,” ucapnya. (LP14/red)
