JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sejak awal menolak pemekaran wilayah di Papua. Pigai menilai pemekaran yang semula diyakini dapat meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) justru diikuti perlawanan yang disebutnya makin parah.

“Saya dari awal kan saya penentang pemekaran, penolak pemekaran. Padahal waktu itu posisi saya bisa menjadi gubernur kalau pemekaran. Sangat bisa, tapi saya mengesampingkan ambisi karena masa depan kondisi Papua,” kata Pigai dalam keterangannya dikutip LinkPapua.id, Jumat (18/9/2026).

Pigai mengatakan pemekaran Papua saat itu diyakini dapat menjadi salah satu cara untuk mematikan gerakan OPM. Namun, dia menyebut kondisi setelah pemekaran justru menunjukkan perlawanan yang semakin parah.

“Setelah pemekaran sudah lebih gila lagi perlawanan. Bukannya tujuan mereka lakukan pemekaran, yakinkan kepada kami yang aktivis waktu itu, adalah tujuannya untuk mematikan gerakan OPM. Nyatanya ini makin parah,” lanjut dia.

Pigai kemudian mengatakan persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menangani kasus kekerasan satu per satu. Menurutnya, penanganan secara kasuistik berpotensi membuat persoalan kembali muncul setelah satu kasus diselesaikan.

“Oleh karena itulah, saya sampaikan ini tujuannya adalah yang terakhir. Kalau kita diminta menyelesaikan, misalnya Komnas HAM atau Kementerian HAM, atau lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah Papua secara gradual, kasuistik, tidak akan selesai lagi,” ujarnya.

Pigai menilai penyelesaian kasus secara satu per satu tidak cukup untuk mengakhiri persoalan di Papua. Dia meminta partai politik, pimpinan bangsa, presiden, dan panglima mengambil keputusan untuk mencari penyelesaian yang lebih menyeluruh.

“Hari ini kita tangani, besok muncul lagi. Oleh karena itu, saya meminta partai politik, pimpinan bangsa, presiden, panglima, semua ini ambil keputusan,” lanjutnya.

Pigai mendorong adanya upaya bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Papua. Dia menyebut dialog dapat menjadi salah satu pilihan apabila pemerintah tidak mampu menawarkan pendekatan lain untuk menciptakan perdamaian.

“Lebih demokratis ya lakukan dialog untuk menciptakan perdamaian supaya kita bisa hidup sebagai satu bangsa dan satu negara secara aman dan tenteram, adil dan damai,” ucapnya. (*/red)