MANOKWARI, LinkPapua.id – Komisi IV DPRP Papua Barat menyoroti kinerja sektor perhubungan yang belum tuntas pada APBD induk 2026. Persoalan yang dibahas mencakup operasional terminal, keamanan pagar perimeter bandara, dan konektivitas antarkabupaten.
“Kami mempertanyakan soal terminal di Ransiki, pagar bandara, hingga konektivitas antar kabupaten,” ujar anggota Komisi IV DPRP Papua Barat Irsan Lie dalam rapat dengar pendapat (RPD) Komisi IV DPRP Papua Barat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Papua Barat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Senin (29/9/2026).
Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga kemampuan program perhubungan menjawab kebutuhan masyarakat. Program tersebut dinilai perlu membuka akses ekonomi di berbagai daerah.
Dalam pembahasan operasional terminal, sejumlah pekerjaan yang telah dianggarkan dinilai belum mendapatkan penjelasan dan penanganan memadai. Beberapa fasilitas terminal masih membutuhkan pekerjaan pendukung agar dapat difungsikan secara optimal.
Untuk Terminal Ransiki, pekerjaan perubahan disebut tidak menyentuh bangunan utama, melainkan bagian-bagian terminal yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pembangunan fisik tanpa dukungan operasional yang jelas berisiko membuat fasilitas tidak memberikan manfaat maksimal.
Irsan juga meminta Terminal Teluk Bintuni menjadi salah satu prioritas dari sisi operasional. Pemerintah kabupaten didorong menyelesaikan pekerjaan pendukung, termasuk pembongkaran bagian depan agar kendaraan angkutan dapat masuk.
Persoalan lain dibahas dalam penyusunan anggaran perubahan 2026. Komisi IV menilai keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu memilih pekerjaan yang benar-benar dapat diselesaikan pada triwulan terakhir 2026.
Lebih lanjut, bagi Komisi IV, keberadaan kapal tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan aset. Kapal harus sesuai spesifikasi dan kebutuhan daerah, terutama untuk mengangkut masyarakat sekaligus membuka jalur distribusi komoditas.
Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan sentra ekonomi produktif di kampung. Sejumlah infrastruktur seperti jembatan telah dibangun, tetapi manfaatnya terbatas jika hasil produksi masyarakat tidak memiliki akses transportasi menuju pasar.
Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya Dantopan Sarungallo menyoroti potensi anggaran yang tidak terealisasi pada 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar perubahan anggaran mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
Dia menjelaskan pokok-pokok pikiran DPRP saat ini lebih diarahkan untuk kegiatan fisik dan bukan melalui hibah. Di sisi lain, kebutuhan anggaran perkantoran belum seluruhnya terakomodasi.
Persoalan keamanan juga menjadi perhatian Komisi IV. Pagar di ujung landasan pacu Bandara Rendani dinilai mendesak dibenahi karena sejumlah kawasan bandara berada dekat dengan permukiman masyarakat.
“Pagar bukan semata persoalan estetika kawasan bandara, tetapi berkaitan langsung dengan aspek keselamatan penerbangan. Karena itu, penyediaan dan pemasangan pagar perimeter perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan keselamatan, bukan sekadar pekerjaan konstruksi biasa,” katanya.
Dantopan juga menyinggung sejumlah kabupaten yang masih menghadapi persoalan akses menuju pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi. Bahkan, terdapat kabupaten yang ibu kotanya belum memiliki akses transportasi yang memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di tengah potensi komoditas Papua Barat yang besar. Distribusi hasil produksi masih terkendala sarana transportasi.
Dia menyebut komoditas pisang menjadi salah satu contohnya. Produksinya disebut mencapai sekitar 300 ribu ton dalam satu tahun, tetapi distribusinya membutuhkan dukungan moda transportasi yang memadai.
Karena itu, pemerintah provinsi didorong membangun konektivitas pelayaran yang lebih teratur. Salah satu gagasan yang dibahas ialah menghadirkan kapal dengan rute rutin dari Manokwari menuju Sorong, kemudian berputar hingga sejumlah kabupaten.
Konektivitas laut tersebut dinilai dapat mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Jalur pelayaran juga diharapkan membantu pengembangan sentra ekonomi produktif di kampung-kampung.
“Kalau ada kapal satu yang rutenya rutin dari Manokwari, berkeliling ke Sorong, kemudian berputar sampai kabupaten, dampaknya akan luar biasa,” tegasnya
Dia menambahkan konektivitas juga berkaitan dengan aspek keamanan dan pemerataan pembangunan. Pemerintah kabupaten diminta menjadi bagian dari prioritas pengembangan konektivitas, terutama wilayah yang masih sulit dijangkau.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Markus Lucas Sabarofek menyampaikan keterbatasan sarana pendukung pelayaran. Pagu Dinas Perhubungan untuk pelayaran di daerah disebut hanya sekitar Rp10 miliar sehingga belum cukup menjawab kebutuhan konektivitas Papua Barat.
“Karena kemampuan fiskal daerah tidak mencukupi, maka pemerintah daerah bersama DPR perlu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan sarana transportasi,” tuturnya.
Markus juga menjelaskan program sekolah penerbangan yang disebut sudah berjalan dan tinggal ditindaklanjuti. Arah program tersebut berkaitan dengan sektor pendidikan, sementara tiga nomenklatur di bidang perhubungan perlu diselaraskan agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih.
Mengenai penyerahan kapal milik pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama melalui perjanjian kerja sama (PKS), prosesnya telah dibahas bersama pemerintah provinsi, biro terkait, bagian hukum, hingga kepala daerah. Pembahasan tersebut mencakup skema pengelolaan kapal setelah diserahkan kepada pemerintah kabupaten.
Markus menjelaskan skema pengelolaan diarahkan melalui kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten. Porsi pengelolaan dan pembagian keuntungan disepakati 70 persen untuk pemerintah kabupaten dan 30 persen untuk pemerintah provinsi.
Kapal tersebut nantinya dapat dikelola perusahaan daerah kabupaten dengan pembiayaan perawatan dan operasional. Pemerintah kabupaten mendapatkan porsi keuntungan sebesar 70 persen. (LP14/red)
