MANOKWARI, LinkPapua.id – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat Derek Ampnir meminta arah dan kecepatan angin menjadi parameter dalam penanganan kabut asap di Papua Barat. Menurutnya, data angin diperlukan untuk menentukan kebijakan karena pergerakan asap sangat dipengaruhi arah angin dan kondisi geografis wilayah.
“Kecepatan dan arah angin dari timur dan utara ini harus jadi parameter yang terbuka untuk kita semua. Asap yang didorong ke Manokwari, membentur gunung, membentuk awan, baru bisa jadi hujan. Jadi prediksi hujan itu kuncinya di data angin,” kata Derek dalam rapat lintas sektor penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (7/10/2026).
Derek mengatakan analisis arah angin perlu dilakukan setiap hari untuk menentukan kebijakan penanganan asap. Dia menilai langkah tersebut penting karena asap dari sejumlah wilayah Papua Barat telah menyebar hingga Manokwari.
Dalam periode 1-6 Oktober 2026, citra satelit dan aplikasi SiPongi mencatat 193 titik panas di Papua Barat. Titik panas itu tersebar di Kaimana sebanyak 99 titik, Fakfak 76 titik, Teluk Bintuni 15 titik, dan Pegunungan Arfak 3 titik.
Asap dari kebakaran di Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni telah menyelimuti hampir seluruh wilayah Papua Barat, termasuk Manokwari. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya rute penerbangan dan kualitas udara yang diprakirakan masuk kategori tidak sehat.
Citra satelit BMKG per 6 Oktober menunjukkan asap masih tebal dan terbawa angin dari arah timur. Selain asap dari karhutla lokal, terdapat asap kiriman dari Papua Selatan, mulai Merauke hingga Asmat, serta transboundary haze dari Papua Nugini yang terdeteksi masuk ke wilayah Papua Selatan dan merambat ke Papua Barat.
Menurut Derek, arah angin menentukan wilayah yang akan terdampak sebaran asap. Jika angin bertiup ke selatan, asap akan hilang, sedangkan angin yang mendorong ke utara dapat membuat asap berputar dan terperangkap di wilayah utara, termasuk Manokwari yang memiliki kontur bergunung.
“Kita selalu menjadi provinsi yang mendapat kiriman asap dari Papua Selatan. Daerah Merauke hingga Asmat dikirim, dan daerah terpapar terdekat adalah Fakfak yang memiliki hamparan luas kawasan Bomberay, lalu Teluk Bintuni dan Kaimana,” jelasnya.
Derek meminta data kecepatan dan arah angin menjadi dasar dalam menyusun respons pemerintah. Dia juga mendorong rapat koordinasi dilakukan setiap hari agar perubahan kondisi angin dapat segera diikuti dengan kebijakan penanganan.
Derek yang pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Papua Barat dan menangani bencana El Nino 2015 menilai kondisi asap juga berkaitan dengan faktor geografis. Dia mengingatkan El Nino tahun ini disebut lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dan diprediksi BMKG berlangsung hingga 2027.
Dalam rapat tersebut, Derek juga mendorong penguatan mitigasi jangka panjang dengan melibatkan BMKG, BNPB, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dia menilai penanganan kabut asap tidak cukup dilakukan melalui kebijakan sesaat.
Pemprov Papua Barat memiliki dasar hukum untuk menangani urusan kebencanaan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2013 dan Pergub Tahun 2020 tentang Penanganan Teknis Bencana. Derek juga meminta pemerintah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat karhutla karena dampak asap telah melintas Papua Selatan dan Papua Barat.
Selain itu, Derek meminta rapat koordinasi harian dilakukan mulai dari perencanaan penanganan jangka pendek hingga mitigasi jangka panjang. Pemprov Papua Barat kini menunggu dukungan data kecepatan angin real-time dari BMKG dan bantuan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat datangnya hujan di wilayah Bomberay.
“Dampaknya sudah meluas bagi kehidupan masyarakat. Transportasi sebagai nadi ekonomi terganggu, pelayanan publik dan kesehatan masyarakat terpapar. Ini harus ditangani segera,” pungkasnya. (*/red)
