MANOKWARI, LinkPapua.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Papua Barat merampungkan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan 2026 dan menyiapkan rekomendasi untuk program kerja 2027. Hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
“Berdasarkan hasil paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber dan juga bukti yang selama ini menjadi dasar, kita sudah dapat merumuskan hasil Rakornis kita tahun 2026 ini untuk dilaksanakan tahun 2027 dan ke depan,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy W Susanto saat menutup Rakornis Kehutanan 2026 di Swiss-Belhotel Manokwari, Rabu (21/10/2026).
Rakornis tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni 20-21 Oktober 2026. Forum itu menghasilkan rumusan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program kerja kehutanan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Jimmy mengatakan rekomendasi Rakornis akan disampaikan kepada Gubernur Papua Barat untuk mendapatkan arahan. Salah satu hal yang dibahas ialah penataan kelembagaan dan dukungan anggaran.
“Jadi, hasil rekomendasi ini akan kami bawa dan kami laporkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan tindak lanjut, terutama dari segi kelembagaan,” kata Jimmy.
Dia menjelaskan penataan kelembagaan mencakup Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Penataan tersebut juga berkaitan dengan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang akan dibawa untuk mendapatkan keputusan.
“Penataan kelembagaan teman-teman di CDK dan KPH akan kami laporkan agar segera bisa direalisasikan. Ini juga terkait dengan RKPS yang nanti Bapak-Ibu tanda tangani dan akan kita bawa untuk mendapatkan keputusan,” tuturnya.
Sinkronisasi Program dengan Kementerian
Jimmy turut menyoroti tantangan fiskal yang akan dihadapi Papua Barat pada 2027. Dinas Kehutanan akan mengusulkan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat agar kementerian dapat mendukung kegiatan di daerah.
“Kita akan mengusulkan kepada kementerian agar bersama-sama dengan provinsi mendiskusikan program dan kegiatan apa yang bisa diintervensi oleh kementerian kepada daerah dengan kendala fiskal yang akan kita alami tahun depan. Mudah-mudahan ada program kita yang dapat didukung oleh kementerian,” ucapnya.
Selain sinkronisasi anggaran, Dinas Kehutanan Papua Barat akan mengoptimalkan pengelolaan Perhutanan Sosial. Upaya tersebut mencakup penataan Model Pengelolaan Campuran (MPC), Fasilitas Pengelolaan Perhutanan (FPP), serta pemanfaatan nilai ekonomi karbon.
“Kami di dinas tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman yang ada di CDK dan KPH. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak,” imbuhnya.
RKPS Diminta Beri Dampak Nyata
Jimmy meminta penyusunan RKPS diprioritaskan pada program Perhutanan Sosial yang telah memiliki surat keputusan (SK). Dia mengingatkan agar perencanaan tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan yang memberi manfaat kepada masyarakat.
“Ke depan saya harapkan kita lebih fokus dulu ke Perhutanan Sosial yang sudah punya SK. Jangan terlalu banyak RKPS, tetapi tidak ada yang berjalan. Konsep perencanaan yang kita buat harus memberikan bukti nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rakornis Kehutanan 2026 diikuti peserta dari CDK dan KPH se-Papua Barat. Peserta mengikuti kegiatan tersebut secara langsung maupun daring. (*/red)
