Kasdam XVIII/Kasuari Tekankan Akurasi Data, Hak Veteran Jangan Terhambat Administrasi

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVIII/Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana meminta jajarannya memastikan proses pendaftaran calon Veteran Republik Indonesia berjalan teliti dan akurat. Dia menegaskan kelengkapan administrasi tidak boleh menjadi penghambat pemenuhan hak para pejuang bangsa.

“Para veteran adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Pengabdian dan pengorbanan mereka merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang harus kita hargai,” kata Dian saat membuka workshop administrasi keveteranan di Swiss-Belhotel, Manokwari, Kamis (19/11/2026).

Dian mengatakan administrasi keveteranan bukan sekadar urusan kelengkapan dokumen. Proses tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan dan memastikan hak para veteran terpenuhi.

Baca juga:  Pangdam Kasuari Beri Jaminan Keamanan kepada Pengungsi Kisor

Dia menjelaskan workshop digelar untuk menyamakan pemahaman satuan komando kewilayahan dan instansi terkait mengenai regulasi terbaru pendaftaran calon veteran. Forum tersebut juga membahas kendala pendataan dan verifikasi berkas yang ditemukan di lapangan.

“Kita harus memastikan seluruh proses administrasi dilaksanakan dengan teliti. Setiap data dan dokumen harus diverifikasi secara benar agar tidak menimbulkan kendala dalam proses pendaftaran maupun pemenuhan hak para calon veteran,” ujarnya.

Dian menekankan personel kewilayahan, termasuk Pasi Pers Kodim dan jajaran staf personel Kodam, harus terlibat dalam pemeriksaan berkas. Ketelitian setiap tahapan diperlukan agar data calon veteran akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga:  Kodam XVIII/Kasuari Siapkan 200 Orang Komcad, Uang Saku Rp1.850.000 per Bulan

Dian berharap workshop menghasilkan kesamaan pemahaman sekaligus solusi atas persoalan administrasi keveteranan. Dia meminta peserta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menerapkannya dalam proses pendataan dan verifikasi.

“Melalui workshop ini, kita ingin menyamakan pemahaman, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta mencari solusi bersama sehingga pelaksanaan administrasi keveteranan dapat berjalan lebih optimal,” tuturnya.

Dia juga meminta koordinasi lintas sektoral diperkuat dengan melibatkan TNI, Pusat Veteran, Kementerian Pertahanan, pemerintah daerah, kepolisian, PT Taspen, dan instansi pencatatan sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun pendataan yang akurat dan terpadu serta memastikan pelayanan bagi veteran berjalan baik.

Baca juga:  Setda Papua Barat Terapkan Sistem Satu Pintu Susun APBD-P 2026 dan Renja 2027

Workshop dihadiri perwakilan pemerintah daerah, pejabat kepolisian, jajaran Kementerian Pertahanan, dan pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Sejumlah peserta mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.

Dian berharap koordinasi antarlembaga dapat menyelesaikan hambatan pendaftaran dan verifikasi calon veteran. Dia juga menekankan penghormatan terhadap jasa para pejuang, termasuk veteran yang pernah menjalankan penugasan perdamaian dunia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak mereka. (LP14/red)

Latest articles

‎Reses di Wasior, Sarlota Matani Tampung Aspirasi Ibu-Ibu Minta Pondok Jualan-Pakan...

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Sarlota Salomina Matani menampung aspirasi pemberdayaan ekonomi perempuan saat menggelar reses...

More like this

‎Reses di Wasior, Sarlota Matani Tampung Aspirasi Ibu-Ibu Minta Pondok Jualan-Pakan Ternak

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Sarlota...

‎Reses di Sekolah Aitumieri, Sarlota Matani Serap Aspirasi Kebutuhan MCK hingga Air Bersih

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Sarlota Salomina Matani menyerap aspirasi kebutuhan...

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...