MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin, mendorong program Sekolah Sepanjang Hari (SSA) tingkat sekolah dasar masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Papua Barat Cerdas. Dia menilai program tersebut perlu mendapat dukungan regulasi dan pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Kebijakan tersebut perlu masuk dalam regulasi karena penting untuk menjawab tingginya angka anak tidak sekolah dan putus sekolah di Papua Barat di tengah alokasi anggaran pemerintah yang juga digunakan untuk membiayai program beasiswa pendidikan hingga luar negeri,” ujar Amin saat ditemui wartawan usai talkshow kepemudaan yang digelar DPD KNPI Papua Barat di Aston Niu Hotel, Sabtu (31/10/2026).

Amin mengatakan program SSA tingkat sekolah dasar telah berjalan di Papua Barat Daya dan Papua Tengah. Namun, program tersebut belum diterapkan di Papua Barat.

Dia menyampaikan dorongan itu setelah akademisi Universitas Papua (UNIPA), Agus Sumule, mengusulkan SSA sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pendidikan di Papua. Menurut Amin, kebijakan pendidikan perlu memberi perhatian seimbang antara peningkatan kualitas pendidikan melalui beasiswa dan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar anak-anak di kampung.

Karena itu, Amin mendorong agar SSA memperoleh landasan regulasi melalui Perda Papua Barat Cerdas. Dengan begitu, program tersebut dapat diakomodasi dalam kebijakan pembiayaan pemerintah daerah.

“Ini perlu kita masukkan dalam rancangan Perda Papua Barat Cerdas bersama dinas terkait, supaya program sekolah sepanjang hari ini bisa mendapatkan pembiayaan,” katanya.

Amin menegaskan DPRP Papua Barat akan membahas program tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pembahasan itu diharapkan dapat memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak masuk dalam kebijakan pembangunan daerah.

Selain regulasi, dia menyoroti perlunya skema anggaran untuk mendukung program yang telah berjalan. Dukungan pembiayaan tersebut dibutuhkan agar pelaksanaan SSA dapat berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Menurut Amin, penguatan regulasi diperlukan agar program pendidikan tidak hanya bergantung pada kegiatan sementara. Program tersebut perlu memiliki dukungan kebijakan dan pembiayaan yang jelas.

Dorongan itu juga berkaitan dengan upaya memperluas akses pendidikan dasar di Papua Barat. Perhatian khusus diperlukan bagi anak-anak di wilayah kampung yang menghadapi keterbatasan akses sekolah dan risiko putus sekolah.

“Melalui Perda Papua Barat Cerdas diharapkan pemerintah daerah dapat memperluas program pendidikan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda Papua Barat,” ucapnya. (LP14/red)